Dumai

500 Permohonan Paspor Kena Tolak Imigrasi Dumai Riau Selama 2019, Terungkap Alasannya

Terhitung sejak Januari hingga Oktober 2019, sebanyak 500 pemohon pembuatan paspor ditolak Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai.

500 Permohonan Paspor Kena Tolak Imigrasi Dumai Riau Selama 2019, Terungkap Alasannya
internet
paspor 

500 Permohonan Paspor Kena Tolak Imigrasi Dumai Riau Selama 2019, Terungkap Alasannya

TRIBUNDUMAI.COM, DUMAI - Terhitung sejak Januari hingga Oktober 2019, sebanyak 500 pemohon pembuatan paspor ditolak Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai.

Kepala Imigrasi Kelas II TPI Dumai, Gelora Adil Ginting‎ mengungkapkan, Ratusan pemohon yang ditolak tersebut, terindikasi akan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) non prosedural di Luar Negeri.

Penolakan tersebut dilakukan, tambahnya, guna mengantisipasi para pemohon pembuatan paspor dianggap cenderung ingin menjadi TKI non prosedural.

Bahkan, para pemohon ditolak lantaran tidak bisa melengkapi beberapa syarat pembuatan paspor.

"Sampai saat ini ada sekitar 500 pemohon pembuatan paspor yang kita tolak. Sebab, para pemohon terindikasi ingin menjadi TKI non prosedural," katanya, Jumat (1/11/2019).

 Dua Truk Balak Tabrakan di Jalan Koridor Langgam Pelalawan Riau, Satu Pejalan Kaki Tewas

Dijelaskanya, 500 pemohon yang ditolak berasal dari berbagai wilayah, ada dari Jawa, Sumtra, termasuk Kota Dumai yang terpaksa ditolak pembuatan paspor.

Ginting mengaku, penolakan tersebut, karena Mereka terindikasi akan menjadi TKI non prosedural di luar negeri, bukan melakukan perjalanan keluar negeri.

"Penolakan pembuatan paspor ini diketahui mulai dari pendataan administrasi hingga wawancara yang berisi alasan mereka membuat paspor. Pemohon yang ditolak rata-rata ingin memanfaatkan paspor yang gunanya untuk kunjungan wisata, namun digunakan untuk bekerja di luar negeri seperti Malaysia," jelasnya.

Segera Dibuka Seleksi CPNS 2019 di Kuansing Riau, Pendidikan Minimal D3

Dirinya menghimbau kepada masyarakat yang ingin bekerja diluar negeri agar melalui pihak yang berbadan hukum sehingga segala sesuatunya bisa dipertanggungjawabkan.

"Sehingga terjadi suatu hal, hak mereka dapat diperjuangkan sebagaimana seharusnya," pungkasnya. (tribundumai.com/donny kusuma putra)

Penulis: Donny Kusuma Putra
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved