BKKBN Riau Kuatkan Peran Sekolah Siaga Kependudukan

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Persoalan kependudukan di Provinsi Riau dianggap sangat kompleks.

Untuk itu, dibutuhkan program pendidikan kependudukan agar masyarakat sadar dan turut berperan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

“Selain persoalan kuantitas, juga ada masalah kualitas, kemiskinan dan juga kesejahteraan yang tidak merata antar satu daerah dengan daerah lainnya,” ujar Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau, Agus P Proklamasi, Senin (4/11/2019).

Kemarin, BKKBN menggelar langkah penguatan dan pengembangan kerjasama pendidikan kependudukan tingkat Provinsi Riau.

Kegiatan yang digelar hingga 5 November itu diikuti oleh peserta dari kabupaten/kota.

• Honorer RSUD di Riau Ditangkap Polisi Terkait Kasus Penyalahgunaan Narkoba, Pelaku Dikenal Kalem

Agus menjelaskan, saat ini laju pertumbuhan penduduk (LPP) di Riau ada di angka 3,59 persen per tahun.

Jumlah ini jauh melebihi rata-rata nasional yaitu, 1,49 persen per tahun.

Kondisi ini perlu ditindaklanjuti. Sehingga LPP itu bisa dikendalikan atau mengalami penurunan.

Dia tak menampik, masalah kependudukan ini berdampak jangka panjang.

• Renang Sumbang Medali di Porwil, Diperkirakan Masih Bisa Bertambah

Bahkan, jika tak diperhatikan, kondisi sosial dan ekonomi Indonesia dapat memburuk.

“Karena itu, perlu ada sinergitas antarsemua pihak. Sehingga dicari langkah antisipasi masalah yang ditimbulkan dari kondisi kependudukan tersebut,” ujar Agus.

Salah satu solusinya yaitu meningkatkan peran guru dalam menanamkan pengetahuan, sikap dan perilaku reponsif serta adaptif ketika menghadapi masalah kependudukan.

Terutama pada pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik.

Langkah penanganan itu terwujud lewat program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). Dimana, program ini mengintegrasikan kesadaran soal kependudukan dengan mata pelajaran.

Pendidikan kependudukan itu dilakukan tak sekadar di sekolah formal.

Tapi juga informal.

Saat ini, terang Agus, program SSK memang sudah jalan di seluruh kabupaten/kota.

Namun, penilaian mereka, pelaksanaan yang paling efektif ada di Dumai.

Karena di Dumai, program pendidikan kependudukan itu didukung penuh oleh pemerintah setempat.

Sebenarnya di daerah juga sudah jalan. Tapi geliatnya tidak terlalu besar seperti di Dumai,” ujar Agus.

Karena itu, melalui kegiatan ini, BKKBN menghadirkan perwakilan semua daerah.

Sehingga, keberhasilan yang terjadi di Dumai dapat jadi acuan.

Dijelaskan dia, pertemuan ini diharapkan dijadian acuan secara terpadu antara lembaga pengelola KB dengan unsur lain terkait pelaksanaan SSK.

Namun, keberhasil model SSK itu tetap dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah kabupaten/kota dan konsistensinya mengimplementasikan SSK.

Kemudian ditentukan juga oleh faktor partisipasi semua unsur pemegang kepentingan serta seluruh warga belajar pada SSK.

Sementara itu, Direktur Kerjasama dan Pendidikan Kependudukan BKKBN, Ahmad Taufik juga mengapresiasi pelaksanaan program pendidikan kependudukan di Dumai.

Menurutnya, Dumai menjadi satu dari lima daerah yang jadi acuan program itu. Dari lima daerah itu, capaian di Dumai lebih unggul.

Buktinya, SSK di Dumai telah menjangkau 32 sekolah.

Artinya, siswa-siswa di sekolah itu menerima informasi yang baik soal isu kependudukan.

Informasi itu bisa menjadi mendorong mereka mengontrol perilaku sehingga lebih sadar dengan dampak dari masalah kependudukan. (*)