Ketua DPRD Riau Pesimis Pinjaman Daerah Rp 4,4 T Disetujui, Eet: Kita Tidak Mau Nanti Terjerat Hukum

Ketua DPRD Riau Pesimis Pinjaman Daerah Senilai Rp 4,4 Triliun Disetujui, Eet: Kita Tidak Mau Nanti Terjerat Hukum

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Ketua DPRD Riau Indra Gunawan Eet mengaku pesimis pinjaman daerah yang akan dilakukan oleh Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar senilai Rp 4,4 triliun bisa terwujud.

Pasalnya sejumlah fraksi di DPRD Riau secera terang-terang menyatakan menolak rencana pinjaman tersebut.

"Pinjaman daerah itu boleh, tapi tahapanya harus sesuai dengan regulasi. Kalau regulasi itu tidak ditaati, kita tidak setuju, kita kan tidak mau nanti terjerat hukum karena ada proses yang dilanggar, jadi proses itulah yang harus dipenuhi," kata Eet, Selasa (4/11/2019).

Pihaknya berharap, jika ini untuk kepentingan masyarakat luas, Pemprov Riau bisa mempersiapkannya lebih matang lagi. Selain dari sisi persyaratan, Eet juga menyoroti soal besaran anggaran dan peruntukanya.

• Bolos Jam Pelajaran dan Nongkrong di Kedai Kopi, 6 Pelajar Dicokok Satpol PP Kepulauan Meranti Riau

• STORY - Baru Sebulan Keluar Penjara, Pemuda 16 Tahun di Pelalawan Riau Jadi Dalang Pembobolan Toko

• Naik Rp 235 Ribu dari Tahun Sebelumnya, UMK Pelalawan 2020 Ditetapkan Sebesar Rp 3 Juta Lebih

Dimana, pinjaman daerah senilai Rp 4,4 Triliun ini direncanakan Gubri Syamsuar untuk membangun jalan dan jembatan di Riau.

"Kan bisa saja, dari Rp 4,4 triliuntidak semuanya diperoleh dari pinjaman. Tergantung kebutuhan, kalau saya melihat yang sekarang dibutuhkan itu justru untuk pembangunan Rumah Layak Huni (RLH). Sekarang kan masih setengah-setengah kita membantunya," ujarnya.

Meski pesimis, bukan tidak mungkin pinjaman daerah ini bisa diusulkan kembali di tahun anggaran 2021 mendatang. Sebab untuk APBD 2020 ini, dikatakan Eet kecil kemungkinannya bisa disetujui.

"Kalau APBD 2020 saya pesminis, karena mekanismenya tidak dilalui dengan benar, saya pun tidak mau, siapa yang mau mampus. Tapi kita tidak tau di APBD 2021, kan bisa saja. Persiapanya dipertajam lagi, kalau perlu dibentuk Pansusnya, karena ini kan pinjaman daerah, jadi harus dikaji lebih dalam lagi lah," sebutnya.

Meski mendapatkan sejumlah fraksi termasuk ketua DPRD Riau, namun Pemprov Riau tetap akan melanjutkan rencana pinjaman daerah ke pihak swasta tersebut. Pihak Pemprov Riau beralasan saat ini pembahasan pinjaman daerah tersebut sedang berjalan. Sehingga pihaknya menunggu keputusan final nanti setelah APBD Riau 2020 disahkan.