Gubri Tawarkan Studi Banding Agar DPRD Riau Setuju Pemprov Riau Cari Utangan Rp4,4 T

Rencana Pemprov Riau untuk mencari utangan sebesar Rp4,4 triliun ditolak mentgah-mentah sejumlah fraksi, karena dinilai membahayakan Riau.

Gubri Tawarkan Studi Banding Agar DPRD Riau Setuju Pemprov Riau Cari Utangan Rp4,4 T
Tribun Pekanbaru/Ilustrasi/Nolpitos Hendri
Gubernur Riau Syamsuar berencana mengutang Rp4.4 triliun. 

tribunpekanbaru.com - Meski sejumlah fraksi di DPRD Riau terang-terangan menolak rencana Pemprov Riau yang akan meminjam dana senilai Rp4,4 triliun, namun Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar, tetap akan berjuang untuk meyakinkan anggota DPRD Riau. Utang dalam jumlah besar ini disebutkan untuk pembangunan insfrastruktur di Riau.

Salah satu upaya yang akan dilakukan Gubri agar rencana meminjam uang tersebut disetujui oleh DPRD Riau, adalah dengan menunjukkan hasil kajian. Saat ini, kajian terkait pinjaman daerah ini tengah diproses di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau.

Setelah kajian ini selesai, Gubri Syamsuar siap untuk menjelaskan di hadapan anggota DPRD Riau. Selain memberikan pemahaman melalui hasil kajian, Pemprov Riau juga akan menawarkan kepada anggota DPRD Riau untuk studi banding ke provinsi yang sudah lebih dulu berutang.

"Setelah ada kajian, kita ekspos di depan DPRD, kemudian DPRD nanti bisa studi banding ke beberapa provinsi yang sama," kata Gubri H Syamsuar, Rabu (6/11).

Langkah ini diharapkan bisa memecah kebuntuan antara Pemprov Riau dengan DPRD Riau soal rencana pinjaman daerah tersebut. Sebab dengan adanya kesamaan persepsi antara Pemprov Riau dan DPRD Riau, pihaknya optimistis rencana pinjaman uang senilai Rp4,4 triliun itu akan bisa disetujui oleh Legislatif.

"Kami harap ada kesamaan persepsi. Karena ini kan untuk kebaikan Riau juga, karena untuk percepatan pembangunan itu uangnya tidak ada," katanya.

Syamsuar menegaskan, pinjaman daerah untuk pembangunan insfrastruktur jalan dan jembatan di Riau tersebut, merupakan upaya Pemprov Riau untuk melakukan percepatan konektivitas antara jalan provinsi dengan jalan nasional serta jalan tol.

"Kalau kita sudah punya jalan tol dan jalan nasionalnya bagus, tapi jalan provinsi tak bagus berarti tidak ada konektivitas. Misalnya kita membangun pariwisata Bono, Pelalawan, tapi jalan menuju Bono masih tanah. Kalau kita membangun jalan itu dengan APBD lima tahun tidak akan selesai," ujarnya.

Syamsuar menambahkan, konektivitas jalan tersebut juga sesuai arahan Presiden Joko Widodo, yang dampaknya diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Sesuai dengan arahan Pak Jokowi harus ada konektivitas, dan ada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baik pariwisata, pertanian, perkebunan, dan lainnya. Jadi diarahkan ke situ," katanya.

Halaman
1234
Penulis: Syaiful Misgio
Editor: rinaldi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved