Pekanbaru

Penyelidikan Dugaan Korupsi Pengadaan Video Wall, Kadis Kominfo Pekanbaru Dipanggil Jaksa

Jaksa Penyelidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau mulai mengundang sejumlah pihak untuk diklarifikasi.

Penyelidikan Dugaan Korupsi Pengadaan Video Wall, Kadis Kominfo Pekanbaru Dipanggil Jaksa
Tribun Pekanbaru/Rizky Armanda
Kepala Dinas (Kadis) Kominfo Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru Firmansyah Eka Putra saat diwawancarai wartawan, sesaat keluar dari ruang pemeriksaan di Kantor Kejati Riau, Kamis (7/11/2019). 

Penyelidikan Dugaan Korupsi Pengadaan Video Wall, Kadis Kominfo Pekanbaru Dipanggil Jaksa

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU -

Dalam rangka penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan video wall di Pemerintahan Kota (Pemko) Pekanbaru tahun 2017, Jaksa Penyelidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau mulai mengundang sejumlah pihak untuk diklarifikasi..

Pada Kamis (7/11/2019), orang pertama yang dipanggil oleh Jaksa adalah Kepala Dinas (Kadis) Kominfo Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru, Firmansyah Eka Putra.

Dia datang ke kantor sementara Kejati Riau di Jalan Arifin Achmad, sekitar pukul 09.00 WIB.

Dalam proyek itu, dia adalah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Pengguna Anggaran (PA).

Saat itu, Eka tidak datang sendiri. Ada beberapa orang lainnya yang juga menjalani proses klarifikasi.

Mereka adalah Vinsensius Hartanto selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Muhammad Azmi selaku Ketua Tim Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dan Agusril yang merupakan Pejabat Pengadaan Barang Jasa/Pokja.

 Remaja dan Duda Check In di Hotel, Kotak Besar Kondom di Panti Pijat, Temuan Ops Yustisi Dumai Riau

Sementara seorang lagi yang dijadwalkan diklarifikasi Jaksa pada hari itu, Asep Muhammad Ishak, selaku Direktur CV Solusi Arya Prima tidak hadir memenuhi undangan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) dan Humas Kejati Riau, Muspidauan membenarkan terkait adanya proses klarifikasi terhadap Firmansyah Eka Putra dan kawan-kawan.

“Ya benar, yang bersangkutan datang memenuhi panggilan untuk diklarifikasi terkait penyelidikan kasus tersebut,” ungkap Muspidauan.

"Yang tidak datang, akan dijadwalkan kembali," lanjutnya.

Selain nama-nama itu, Jaksa berencana juga akan memanggil sejumlah pihak lainnya.

Undangan kepada mereka untuk datang menjalani proses klarifikasi, sudah dilayangkan.

"Pekan depan masih ada proses klarifikasi terhadap pihak lainnya," bebernya.

 Pemkab Inhil Riau Buka Pendaftaran Calon Direksi PDAM TI, Ini Syarat dan Tata Caranya

Eka sendiri diketahui baru kembali ke Pekanbaru usai menjalani proses wawancara di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Rabu (6/11) kemarin. Dia merupakan salah satu nominasi kategori PPT Teladan pada Anugerah ASN tahun 2019.

Sementara itu dari pantauan Tribun di kantor Kejati Riau, Eka baru keluar ruang pemeriksaan sekitar pukul 16.00 WIB.

Eka terlihat mengenakan batik warna coklat saat itu.

Selama 7 jam kegiatan klarifikasi, Eka dicecar sejumlah pertanyaan oleh Jaksa terkait dengan proyek pengadaan video wall itu.

“Jadi saya dimintai klarifikasi tentang pengadaan video wall di Kominfo tahun 2017. Anggarannya sekitar Rp4,4 miliar,” sebut Eka saat diwawancarai Tribun.

Lanjut dia, Jaksa memintai keterangan dari dirinya, tentang tugasnya, lalu seperti apa proses tahapan pengadaan video wall tersebut.

“Video wall ini kita beli lewat katalog. Semua proses tadi kita jelaskan secara detail. Ada 24 unit. Dimanfaatkan di Command Center,” jelasnya.

 Polda Riau Akan Cek Kepemilikan Pistol Bupati Rokan Hulu

Eka pun dengan tegas menepis isu yang berhembus, tentang proses pembelian barang di black market (pasar gelap).

“Kita belinya di katalog. Kejaksaan tentu merespon seluruh pengaduan. Makanya kita sebagai warga negara yang baik, wajib memberikan keterangan sejelas-jelasnya,” tuturnya.

“Begitu ada pengaduan kita beli di black market, kita tunjukkan, kita beli resmi kok di katalog. Ini kontraknya, ini ordernya, ini barangnya. Semua dokumen yang membuktikan kita beli resmi. Sistem purchasing, katalog kan milik pemerintah. Kita beli di sana,” bebernya lagi.

Diungkapkan Eka, klarifikasi yang disampaikan, khusus terkait video wall, yang meliputi barang-barang IT yang ada di katalog yang dibeli.

“Sesuai instruksi Presiden, diprioritaskan belanja-belanjanya di katalog. Ada sekitar 15 item,” pungkas Eka sambil berlalu.

Untuk diketahui, perkara dugaan korupsi ini, masih dalam tahap penyelidikan.

 FOTO: Sebanyak 65 Kilogram Ganja Kering Dimusnahkan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau

Jaksa masih berupaya untuk melakukan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket), dan mencari peristiwa pidananya.

Pengusutan perkara itu dilakukan berdasarkan laporan yang diterima Korps Adhyaksa Riau. Disinyalir, ada penggelembungan harga atau mark up dalam kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 tersebut.

Pengadaan video wall yang dimaksud, bertujuan untuk mendukung visi Kota Pekanbaru sebagai Smart City. (Tribunpekanbaru.com/ Rizky Armanda)

Penulis: Rizky Armanda
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved