Pilkada Riau 2020

Bawaslu Bengkalis Ingatkan Partai Politik Jangan Bermain Uang dalam Penjaringan Balon Kepala Daerah

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Bengkalis ingatkan partai politik jangan bermain uang dalam penjaringan bakal calon atau Balon Kepala Daerah

Bawaslu Bengkalis Ingatkan Partai Politik Jangan Bermain Uang dalam Penjaringan Balon Kepala Daerah
Tribun Pekanbaru/Ilustrasi/Nolpitos Hendri
Bawaslu Bengkalis Ingatkan Partai Politik Jangan Bermain Uang dalam Penjaringan Balon Kepala Daerah 

Bawaslu Bengkalis Ingatkan Partai Politik Jangan Bermain Uang dalam Penjaringan Balon Kepala Daerah

TRIBUNPEKANBARU.COM, BENGKALIS - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Bengkalis ingatkan partai politik jangan bermain uang dalam penjaringan bakal calon atau Balon Kepala Daerah.

Gencarnya penjaringan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Bengkalis dilakukan sejumlah partai politik menjelang pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang membuat Bandan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bengkalis mengeluarkan menghimbau agar tidak ada praktik pungutan uang atau sejenisnya dalam proses penjaringan yang dilakukan.

Silahkan baca juga berita Riau hari ini >>>

KISAH Empat Veteran Riau, Berjuang Bersama Yos Sudarso dalam Operasi Trikora dan Ganyang Malaysia

 STORY - KISAH Cewek Cantik Bak Artis Korea, Siswi SMA Asal Riau Raih Prestasi di Bidang Tari Tradisi

 Hiroshima Hancur oleh BOM Riau Hancur oleh Bon, Mahasiswa TOLAK Rencana Gubri NGUTANG Rp 4.4 Triliun

 1.332 Pengendara Terjaring Operasi Zebra 2019 di Pelalawan, 18.725 Pengendara di Riau Ditilang

Himbauan ini disampaikan sebagai upaya mencegah sedini mungkin agar tidak terjadi pelanggaran di dalam proses penjaringan tersebut.

Hal ini diungkap Komisioner Bawaslu Bengkalis Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Usman, kepada awak media, Jumat (8/11) pagi.

Bawaslu meminta agar partai partai politik yang tengah melakukan proses penjaringan bakal calon Bupati ini, sedapat mungkin memperhatikan larangan dan sanksinya sebagaimana Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

"Kita juga akan mencoba melakukan koordinasi dengan partai partai politik yang tengah melakukan penjaringan bakal calon tersebut, guna menyampaikan himbauan ini secara langsung," terang Usman.

Bawaslu juga menambahkan, jika di dalam Undang Undang Parpol juga mengharuskan partai politik dalam hal penjaringan kepala daerah dilakukan secara demokratis dan terbuka dengan memperhatikan AD/ART dan peraturan perundangan-undangan.

"Kita akan tetap mengambil langkah tegas apabila terdapat pelanggaran dalam proses penjaringan sebagaimana diatur pada Pasal 187 B Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016. Apabila ada partai politik yang melanggar ketentuan tersebut, maka sanksinya tegas bahwa partai tersebut tidak dapat mencalonkan kandidat pada periode berikutnya pada daerah yang sama, termasuk dikenai denda 10 kali lipat dari imbalan yang di terima," tegasnya.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Natsir
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved