Berita Riau

Didukung DPRD Riau, MRR Gugat 15 Perusahaan Perambah Hutan di Riau

Yayasan MRR akan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tinggi terkait persoalan perambahan hutan yang diduga dilakukan perusahaan-perusahaan di Riau.

Didukung DPRD Riau, MRR Gugat 15 Perusahaan Perambah Hutan di Riau
Istimewa
Presiden MRR, Datuk Suhardiman Amby 

Didukung DPRD Riau, MRR Gugat 15 Perusahaan Perambah Hutan di Riau

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Yayasan Majelis Rakyat Riau (MRR) akan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tinggi terkait persoalan perambahan hutan yang diduga dilakukan perusahaan-perusahaan di Provinsi Riau.

Sebanyak 15 perusahaan yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memanfaatkan hutan secara ilegal akan digugat ke Pengadilan Tinggi untuk diproses penegakan hukumnya.

"Untuk tahap awal ini ada 15 perusahaan yang akan kita gugat di pengadilan melalui kuasa hukum kita. Tempatnya berbeda, tapi hampir di seluruh kabupaten kota di Riau. Ini sebagai percontohan awal sehingga jadi keseriusan bersama," kata Presiden MRR, Datuk Suhardiman Amby, Jumat (8/11/2019).

Siswa SMP di Pekanbaru Dibully di Sekolah, Patah Hidung, Guru Tak Melerai, Sekolah Sebut Bergurau!

"Setelah status kawasan ini dikembalikan ke kawasan hutan. Nanti akan kita bawa juga ke jalur pidana," ujar Datuk yang merupakan mantan Ketua pansus monitoring lahan DPRD Riau ini.

Suhardiman menegaskan, langkah hukum itu diambilnya untuk menindaklanjuti temuan Panitia Khusus Monitoring Lahan DPRD Riau terkait 1,4 juta hektare lahan digarap secara ilegal.

Meski temuan tersebut telah terjadi beberapa tahun lalu, namun status lahan itu masih belum dikembalikan menjadi kawasan hutan.

"Saya ingin mencoba melakukan langkah-langkah hukum memperjuangkan mengembalikan posisi kawasan itu menjadi kawasan hutan, hitungan kita 1,4 juta hektare itu dirambah korporasi, kemudian ada juga perorangan beberapa yang menamakan kelompok tani tapi kita yakin di belakangnya ada cukong-cukong besar," ujarnya.

Sementara kuasa Hukum yayasan MRR, Husdinur mengatakan gugatan ini akan diajukan dalam waktu dekat. Dalam dua hari ke depan,pihaknya terlebih dahulu melakukan kajian.

"Kita lakukan gugatan class action, langkah kita satu demi satu untuk mengembalikan fungsi hutan ke pada fungsi sebenarnya, semoga mendapat respon," sebutnya.

Siswa Jadi Korban Bully Hingga Hidung Patah, Disdik Pekanbaru Belum Berencana Beri Sanksi Tegas

Langkah MRR yang akan menggugat sejumlah perusahaan di Riau yang diduga merambah hutan secara ilegal ini pun mendapat dukungan dari kalangan DPRD Riau.

Wakil Ketua DPRD Riau Asri Auzar mendukung upaya yang dilakukan MRR. Masyarakat berhak melakukan gugatan jika menemukan pelanggaran-pelanggaran apalagi menyangkut perambahan kawasan hutan.

"Tentunya kita mendukung jika ada masyarakat atau LSM yang menempuh jalur hukum. Apalagi ini terkait dugaan perambahan hutan," kata Asri. (Syaiful Misgiono)

Penulis: Syaiful Misgio
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved