Berita Riau

Hiroshima Hancur oleh BOM Riau Hancur oleh Bon, Mahasiswa TOLAK Rencana Gubri NGUTANG Rp 4.4 Triliun

Hiroshima hancur oleh bom, Riau hancur oleh bon, aktivis mahasiswa dari Univesitas Riau atau UNRI tolak rencana Gubernur Riau Syamsuar mengutang

Hiroshima Hancur oleh BOM Riau Hancur oleh Bon, Mahasiswa TOLAK Rencana Gubri NGUTANG Rp 4.4 Triliun
Tribun Pekanbaru/Risky Armanda
Hiroshima Hancur oleh BOM Riau Hancur oleh Bon, Mahasiswa TOLAK Rencana Gubri NGUTANG Rp 4.4 Triliun 

"Kami harap ada kesamaan persepsi, karena ini kan untuk kebaikan Riau juga, karena untuk percepatan pembangunan itu uang tidak ada," katanya.

Syamsuar menegaskan, pinjaman daerah untuk pembangunan insfrastruktur jalan dan jembatan di Riau tersebut merupakan upaya Pemprov Riau untuk melakukan percepatan konektivitas antara jalan provinsi dengan jalan nasional serta jalan tol.

Silahkan baca juga berita Riau hari ini >>>

 STORY - KISAH Mak Siti Penjaga Hutan Sialang di Riau, 39 Tahun Jadi Penjaga Begini Nasibnya Sekarang

 Dugaan Korupsi Pembelian Sapi dan Kambing di Riau Libatkan 11 Orang, Kenapa Jaksa Hentikan Lidik?

 Anggaran Internet Pemprov Riau Rp 1.2 Miliar tapi Tidak Cukup, Ternyata Pegawai Gunakan untuk Ini

"Kalau kita sudah punya jalan tol dan jalan nasionalnya bagus, tapi jalan provinsi tak bagus berarti tidak ada konektivitas. Misalnya kita membangun pariwisata Bono, Pelalawan, tapi jalan menuju Bono masih tanah. Kalau kita membangun jalan itu dengan APBD lima tahun tidak akan selesai,"ujarnya.

Syamsuar menambah, konektivitas jalan tersebut juga sesuai arahan Presiden Joko Widodo, yang dampaknya diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Sesuai dengan arahan pak Jokowi harus ada konektivitas, dan ada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baik pariwisata, pertanian, perkebunan dan lainnya. Jadi diarahkan ke situ," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Riau Indra Gunawan Eet mengaku pesimis pinjaman daerah yang akan dilakukan oleh Gubernur Riau Syamsuar senilai Rp 4,4 triliun bisa terwujud.

Pasalnya sejumlah fraksi di DPRD Riau secara terang-terang menyatakan menolak rencana pinjaman tersebut.

"Pinjaman daerah itu boleh, tapi tahapanya harus sesuai dengan regulasi. Kalau regulasi itu tidak ditaati, kita tidak setuju, kita kan tidak mau nanti terjerat hukum karena ada proses yang dilanggar, jadi proses itulah yang harus dipenuhi," kata Eet.

Pihaknya berharap, jika ini untuk kepentingan masyarakat luas, Pemprov Riau bisa mempersiapkannya lebih matang lagi.

Selain dari sisi persyaratan, Eet juga menyoroti soal besaran anggaran dan peruntukannya.

Pinjaman daerah senilai Rp 4,4 Triliun ini direncanakan Gubri Syamsuar untuk membangun jalan dan jembatan di Riau.

Silahkan baca juga berita Riau hari ini >>>

 Gadis Remaja di Riau Kepergok Sekamar dengan Pria di Hotel, Ngaku Warga Pekanbaru dan Tak Punya KTP

 Seleksi CPNS 2019 di Riau, Pemkab Kuansing akan Gelar CAT SKD dan TKD CPNS 2019 di Aula SMA Pintar

 Kecalakaan Naas di Riau, Mobil Pengangkut Ayam Potong Tabrak Buntut Truk, Satu Orang Tewas di Tempat

"Kan bisa saja, dari Rp 4,4 triliuntidak semuanya diperoleh dari pinjaman. Tergantung kebutuhan, kalau saya melihat yang sekarang dibutuhkan itu justru untuk pembangunan Rumah Layak Huni (RLH). Sekarang kan masih setengah-setengah kita membantunya," ujarnya.

Meski pesimis, bukan tidak mungkin pinjaman daerah ini bisa diusulkan kembali di tahun anggaran 2021 mendatang.

Sebab untuk APBD 2020 ini, dikatakan Eet kecil kemungkinannya bisa disetujui.

"Kalau APBD 2020 saya pesminis, karena mekanismenya tidak dilalui dengan benar, saya pun tidak mau, siapa yang mau mampus. Tapi kita tidak tau di APBD 2021, kan bisa saja. Persiapanya dipertajam lagi, kalau perlu dibentuk Pansusnya, karena ini kan pinjaman daerah, jadi harus dikaji lebih dalam lagi lah," sebutnya.

Seperti diketahui, rencana Pemprov Riau yang akan meminjam dana kepihak ketiga hingga mencapai Rp 4,4 triliun sepertinya tidak akan berjalan mulus.

Sejumlah fraksi di DPRD Riau secara terang-terang menolak rencana Pemprov Riau yang akan meminjam dana untuk pembangunan insfrastruktur tersebut.

"Melalui forum yang terhormat ini kami sampaikan ketidaksetujuan kami soal rencana tersebut, karena risikonya terlalu besar, sehingga perlu diperhitungkan lagi dengan cermat. Jangan sampai upaya ini dinilai sebagai bentuk ketidakberhasilan Pemprov untuk mencari alternatif sumber pembiayaan lain," kata Juru bicara fraksi Partai Gokar, Amiurnis saat menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Riau 2020, di ruang rapat paripurna gedung DPRD Riau, Senin (4/11/2019).

"Maka dengan itu, fraksi partai golongan karya dengan tegas menolak rencana Pemprov Riau yang akan melakukan pinjaman daerah tersebut," tegasnya.

Silahkan baca juga berita Riau hari ini >>>

 Pasangan Ilegal di Riau Diduga Kumpul Kebo di Wisma, Gadis Remaja Terjaring Operasi Yustisi di Hotel

 BUPATI di Riau Pamer Air Softgun Saat Apel Siaga Hadapi Kemarau, Ini Kata Kapolres dan Perbakin

 Berdalih Melanggar HAM, Tersangka Narkoba di Riau Ajukan Praperadilan Prosedur Penangkapan Dirinya

 18.725 Pengendara di Riau Ditilang Selama Operasi Zebra Muara Takus 2019, Warga Riau Taat Aturan?

Hal senada diungkapkan oleh juru bicara fraksi PDI Perjuangan Almainis.

Fraksi PDI perjuangan juga meminta kepada pemprov Riau untuk mengkaji ulang rencana peminjaman dana kepihak ketiga tersebut.

"Penyikapi rencana Pemprov Riau yang akan meminjam dana ke pihak ketiga sebesar Rp 4,4 triliun kami menyatakan agar ditinjau ulang," katanya.

Selain itu, pihaknya juga meminta agar kajian dan pembahasan soal rencana peminjaman dana tersebut.

Tidak hanya dilakukan oleh Pemprov Riau saja, namun harus melibatkan DPRD Riau.

"Hasil rapat komisi IV DPRD Riau pada akhir priode 2019 diketahui bahwa persyaratan teknis yang menjadi dasar pengajuan pinjaman tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Penolakan sejumlah fraksi di DPRD Riau ini dipastikan akan menghambat kebijakan Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar yang berencana akan meminjam dana hingga Rp 4,4 Triliun ke pihak ketiga.

Sebab saat pembahasan di DPRD Riau nanti, usulan ini bisa saja kandas karena tidak disetujui oleh DPRD Riau.

Kalangan DPRD Riau berharap agar Pemprov Riau bisa mencari sumber-sumber lain untuk pembiayaan. Diantaranya adalah dengan memaksimalkan pendapatan asli daerah dan melakukan penghematan anggaran.

"Pemprov harus keatif dan inovatif dalam mengelola sumber-sumber pendapatan dengan memperhatikan kondisi rill masyakat dan tidak memaksakan kehendak," kata Amiurnis.

Silahkan baca juga berita Riau hari ini >>>

 STORY - KISAH Mak Siti Penjaga Hutan Sialang di Riau, 39 Tahun Jadi Penjaga Begini Nasibnya Sekarang

 Dugaan Korupsi Pembelian Sapi dan Kambing di Riau Libatkan 11 Orang, Kenapa Jaksa Hentikan Lidik?

 Anggaran Internet Pemprov Riau Rp 1.2 Miliar tapi Tidak Cukup, Ternyata Pegawai Gunakan untuk Ini

Sebelumnya, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengungkapkan rencana pinjaman dana ke pihak ketiga masih dalam pembahasan. Pemprov Riau melakukan pinjaman uang, kata Syamsuar, karena saat ini jalan-jalan di kabupaten/kota di Riau masih banyak yang belum beres dan belum selesai.

Sehingga dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk membantunya. Jika tidak dengan melakukan terosan baru meminjam dana ke pihak ketiga, maka pembangunan jalan di Riau tidak akan pernah bisa tuntas.

"Banyak jalan-jalan di Riau yang belum selesai, banyak yang belum beres. Kalau tidak ada terobosan sampai kiamat jalan di Riau tak akan selesai, itu Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan yang bilang, bukan saya yang bilang. Jadi dengan anggaran yang ada, untuk menyelesaikan jalan-jalan di Riau tidak akan selesai," kata Syamsuar di Gedung Daerah, Kamis (1/8/2019).

Namun saat disinggung berapa total dana pinjaman yang diajukan oleh Pemprov Riau kepada pihak ketiga yang nanti akan ditunjuk, Syamsuar belum bersedia memberikan penjelasan.

Ia beralasan, besaran dana yang akan dipinjam tersebut masih dalam tahap pembahasan.

"Itu (pinjaman uang) masih dalam pembahasan, nanti finalnya di DPRD. Belum tahu berapa angkanya," ujarnya.

Menurutnya, dengan kondisi uang yang ada di APBD Riau saat ini, dipastikan tidak akan mampu menyelesaikan persoalan jalan-jalan di Riau ini.

Bahkan pembangunan jalan di Riau tidak akan bisa dituntaskan siapapun yang menjadi gubernur.

"Siapapun gubernur Riau tak akan selesai. Dalam waktu 10 tahun juga tak akan selesai, itu dijamin. Makanya perlu adanya teroboson, dan ini (pinjaman dana) sudah dilakukan daerah lain dan itu diperbolehkan," sebutnya.

Tribunpekanbaru.com/Rizky Armanda - Hiroshima Hancur oleh Bom Riau Hancur oleh Bon, Mahasiswa TOLAK Rencana Gubri NGUTANG Rp 4.4 Triliun

Penulis: Rizky Armanda
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved