KKB Ancam Bunuh Pejabat yang Teken Pemekaran Provinsi Papua, Tito Karnavian: Papua Selatan Sudah Oke
KKB Papua mengancam akan memburu dan membunuh oknum pejabat yang meneken dan juga menerima pemekaran Papua.
lihat foto
Hal tersebut disampaikan Ketua MRP Timotius Murib, di Jayapura, Papua, Selasa (5/11/2019).
"Merujuk pada pasal 67 UU 21 Tahun 2001 untuk pembentukan provinsi di tanah Papua itu harus mendapatkan rekomendasi atau pertimbangan dari MRP. MRP tentu tidak akan memberikan rekomendasi tentang pemekaran itu," tuturnya.
Ia menilai aspirasi pemekaran Papua bukan berasal dari rakyat tapi dari beberapa elit politik yang ingin mendapat kekuasaan dengan cara singkat.
Timotius Murib menyebut elit politik tersebut memanfaatkan situasi keamanan Papua.
"Tapi kalau mau, pemerintah pusat dorong pemekaran, karena itu hasil kajian dari Intelejen," kata Timotius Murib.
Senada dengan MRP, pimpinan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, Lekagak Telenggen, dengan lantang menolak rencana pemekaran tersebut.
Hal ini seperti dikutip GridHot.ID dari unggahan akun Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang memposting sebuah unggahan pada 5 November.
"Hari ini tanggal 1 November 2019, Komandan Operasi Umum TPNPB-OPM Mayjen Lekagak Telenggen telah resmi mengeluarkan seruan Umum yang ditunjukan kepada semua pihak, dan yang terutama kepada PBB," tulis akun TPNPB dalam unggahannya.
Selain menggalang bantuan bagi kelompoknya, Lekagak Telenggen juga memberikan komentarnya terhadap rencana pemekaran Provinsi Papua.
Bahkan, Lekagak Telenggen, mengancam semua pejabat pembuat keputusan terkait pemerkaran Provinsi Papua.
"Kami Pimpinan TPNPB-OPM sampaikan demi Nama Tuhan yang Hidup dan Demi nama Tulang belulang yang telah Gugur Pahlawan Revolusi Papua Barat bahwa Kami Pimpinan KOMNAS TPNPB-OPM beserta 33 PangKodap Menolak dengan tegas Pemekaran Provinsi-Provinsi Baru yaitu Wacana Pemekaran Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Selatan atas nama Perjuangan Kami, yang telah ditawarkan Oleh Pemeritah Pusat Indonesia di Jakarta.
Untuk itu, Oknum Pejabat yang tanda tangan dan menerima Pemekaran tersebut itu kami akan memburuh mereka sampai akan kami bunuh, maka segera berhenti Urus gula gula Manis buatan Jakarta itu," tulis akun TPNPB seperti dikutip GridHot.ID.
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD, mengatakan pemekaran wilayah Papua dan Papua Barat dimungkinkan untuk mengefektifkan pembangunan di Bumi Cendrawasih tersebut.
Mengenai moratorium pemekaran wilayah yang bisa menghalangi rencana tersebut, Mahfud MD mengatakan pemekaran itu bisa sewaktu-waktu dilakukan sesuai dengan pandangan pemerintah.
