Hari Kesehatan Nasional, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Terbitkan Permen Iuran BPJS Kesehatan

TRIBUNPEKANBARU.COM - Hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Kesehtan nasional (HKN) ditandai dengan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan peraturan terkait kenaikan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan (BPJS) Kesehatan.

PMK 158/2019 mengatur tentang Tata Cara Penyediaan, Pencarian, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan dari Pemerintah.

Beleid tersebut mengubah aturan sebelumnya yaitu PMK 2015 Tahun 2013.

Dalam aturan yang baru, besaran kebutuhan dana iuran jaminan kesehatan untuk PNS, prajurit TNI, anggota Polri, penerima pensiun, dan pejabat negara kini dihitung berdasarkan perkiraan penghasilan yang terdiri dari gaji/pensiun, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja.

Sementara, besaran kebutuhan dana iuran jaminan kesehatan untuk veteran dan perintis kemerdekaan, serta pegawai pemerintah nonpegawai negeri (PPNPN) tidak berubah.

• Iuran BPJS Kesehatan Naik, DPRD Riau Mengaku Banyak Terima Keluhan Pasien Soal Pelayanan

• Bupati Rohul Ajak Masyarakat Hidup Sehat, dalam Rangka Hari Kesehatan Nasional

• Iuran BPJS Kesehatan Naik, Srimulyani Janjikan Audit Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Anggaran

PMK 159/2019 mengatur Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08).

Beleid ini mengubah aturan sebelumnya PMK 208 Tahun 2017.

Perubahan dalam beleid tersebut terletak pada aturan pergeseran anggaran belanja dari BA 999.08 ke BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05).