Berita Riau

Ada Warga Kurang Mampu di Meranti Riau Tak Terima Bantuan, Dinsos P3APPKB Gesa Verifikasi Data Warga

Agustanto menerima informasi dari masyarakat dan perangkat desa bahwa ada warga miskin di Kepulauan Meranti yang tidak menerima bantuan.

Ada Warga Kurang Mampu di Meranti Riau Tak Terima Bantuan, Dinsos P3APPKB Gesa Verifikasi Data Warga
istimewa
Dinsos P3APPKB saat menyerahkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2019 di aula kantor beberapa waktu lalu. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, KEPULAUAN MERANTI - Masih adanya warga kurang mampu belum menerima bantuan membuat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3APPKB) Kabupaten Kepulauan Meranti menggesa proses verifikasi dan validasi (verval) data warga .

"Kemarin kita sudah menyurati kepala desa untuk meminta bantuan tenaga pendata dari masing-masing desa. Data lapangan ini nantinya akan diinput ke pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kementerian Sosial melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG)," ungkap Kepala Dinas Sosial P3APPKB Kepulauan Meranti, Agusyanto Bakar.

Hal ini dikatakan Agustanto karena informasi yang diterima dari masyarakat dan perangkat desa bahwa ada warga miskin yang tidak menerima bantuan.

"Karenanya, proses verval terus dilakukan agar diperoleh data yang akurat," tuturnya.

Updating Basis Data Terpadu dapat diusulkan setiap saat, namun Kemensos menetapkan pembaharuan BDT setiap 4 kali dalam setahun, yaitu Januari, April, Juli dan Oktober.

Sebagaimana dinyatakan dalam UU 13 tahun 2011, pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa, data fakir miskin yang sudah diverifikasi ditetapkan oleh menteri.

"Basis data terpadu sudah ditasbihkan sebagai sumber dari segala sumber data untuk penanganan fakir miskin melalui bantuan sosial (PKH, BPNT, PBI dan lainnya). Sehingga program apapun dalam bantuan sosial penanganan fakir miskin harus berpedoman kepada BDT," ungkapnya.

Agustanto menambahkan, hal itulah yang membuat proses verifikasi dan validasi data BDT sangat penting dan harus dilakukan secara terencana reguler mengikuti durasi waktu pembaharuan penetapan BDT oleh kementerian.

"Bila tidak, akan berimplikasi pada sejumlah bantuan sosial yang tidak tepat sasaran karena data yang tidak valid semakin terakumulasi dan semakin banyak yang tergerus oleh sistem," ungkapnya.

Sekretaris Dinsos P3APPKB Kepulauan Meranti Juwita Ratna Sari mengatakan, kalau sekarang ini Dinsos P3APPKB Meranti tengah berusaha mengejar penetapan pembaharuan dari Kementerian pada Januari 2020 nanti. (Tribunpekanbaru.com/teddy tarigan)

Penulis: Teddy Tarigan
Editor: Nurul Qomariah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved