Berita Riau

Jangan Ada Uang Ketok Palu, Pesan Tim Korsupgah KPK Saat Berkunjung ke Kuansing

Tim Korsupgah KPK meminta agar tidak ada uang ketok palu dalam pengesahan APBD saat berkunjung ke Kuansing, Jumat (15/11/2019).

istimewa
Pertemuan Tim Korsupgah KPK dengan Pemkab Kuansing, Jumat (15/11/2019). Dari kiri ke kanan, Ardiansyah Putra (Tim KPK), Sekda Kuansing Dianto Mampanini, Bupati Kuansing Drs H Mursini, Basuki Haryono (Tim KPK) dan Plt Inspektorat Drs Darwin. 

TRIBUN PEKANBARU.COM, TELUK KUANTAN - Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar tidak ada uang ketok palu dalam pengesahan APBD, Jumat (15/11/2019) saat mengadakan pertemuan di Kantor Bupati Kuansing.

APBD Kuansing 2020 saat ini sedang dibahas DPRD. Eksekutif sudah mengajukan RAPBD Kuansing 2020 sebesar Rp 1,2 triliun.

"Tadi tim KPK menekankan agar tidak ada uang ketok palu pengesahan APBD. Tidak ada. Itu penekanan KPK," kata Plt Kepala Inspektorat Kuansing, Drs Darwin.

Dalam pertemuan dengan tim KPK dihadiri Bupati Kuansing Drs H Mursini MSi bersama sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Kuansing. Sedangkan dari Tim Korsupgah KPK hadir Ardiansyah Putra dan Basuki Haryono.

Darwin mengatakan, selama ini memang tidak ada uang ketok palu APBD di Kuansing. Ia memperkirakan, penekanan KPK tersebut agar Kuansing tidak seperti daerah lain yang pernah berkasus akibat uang ketok palu.

Penekanan KPK tersebut juga bisa jadi warning, karena saat ini sedang pembahasan APBD Kuansing 2020.

Selain itu, berkaca pada September lalu, APBD Perubahan 2019 batal disahkan. Eksekutif dan legislatif pun saling tuding akibat batalnya pengesahan APBD Perubahan tersebut.

Darwin menuturkan, Tim Korsupgah KPK juga memberi penekanan pada sistem perencanaan dan penganggaran Pemkab Kuansing. Saat ini, Pemkab Kuansing memang sudah memiliki e-planning aplikasi perencanaan dan e-budgeting aplikasi penganggaran.

Sayangnya, kata Darwin, dua aplikasi tersebut belum terkoneksi. Harusnya dua aplikasi tersebut harus saling terkoneksi agar berfungsi dengan baik dan masyarakat bisa ikut memantau.

"KPK minta dua sistem itu terkoneksi. Ini juga jadi penekanan," ucapnya.

Halaman
123
Penulis: Dian Maja Palti Siahaan
Editor: Nurul Qomariah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved