Breaking News:

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan Jadi Bos BUMN, Rizal Ramli Sebut Jadi Masalah Baru

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan Jadi Bos BUMN, Rizal Ramli Sebut Jadi Masalah baru, singgung masalah RS Sumber Waras.

Editor: Ilham Yafiz
Tribunnews/Dany Permana
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). 

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok Jadi Bos BUMN, Rizal Ramli Sebut Jadi Masalah baru

TRIBUNPEKANBARU.COM - Basuki Tjahaja Purnama, Ahok sedang jadi pembicaraan publik karena dilirik Menteri BUMN, Erick Thohir untuk memimpin salah satu BUMN.

Kabar ini bermula dari kedatangan Ahok di Kantor Kementerian BUMN untuk bertemu Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (13/11/2019).

Usai pertemuan tersebut Ahok mengungkapkan topik pembicaraannya dengan Erick Thohir.

Ahok mengatakan pertemuan selama 1,5 jam tersebut ia dan Erick Thohir membicarakan soal perusahaan BUMN.

"Intinya banyak bicara soal BUMN, saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu saja," ujarnya sebagaimana dikutip dari Antara.

Lebih lanjut Ahok menyatakan bahwa dirinya diajak Erick Thohir untuk masuk dalam salah satu perusahaan BUMN.

Namun Ahok tidak mengungkapkan lebih jelas jabatan maupun posisi yang akan didudukinya nanti.

 

"Saya cuma diajak masuk ke salah satu BUMN. Kalau untuk bangsa dan negara, saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," jelas Ahok.

Ternyata hal ini menimbulkan berbagai tanggapan dari sejumlah tokoh.

Satu di antaranya adalah Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli.

Rizal Ramli mengatakan bahwa rencana Presiden Joko Widodo menjadikan Ahok sebagai pimpinan di BUMN akan menambah masalah baru.

"Saya bingung Pak Jokowi cari masalah baru," kata Rizal saat ditemui di Hotel Borobudur, Jumat (15/11/2019), dikutip dari Kompas.com.

Menurut Rizal, saat ini sudah banyak masalah yang ada di Indonesia yang perlu diselesaikan.
Pengangkatan Ahok sebagai bos perusahan BUMN hanya akan menambah kontroversi yang tidak perlu.

"Masalah Indonesia ini sudah banyak. Ini (Ahok) orang bermasalah yang hanya akan menimbulkan kontroversi yang enggak perlu," ungkap Rizal.

Adapun alasan Rizal tak setuju dengan rencana Presiden Jokowi tersebut karena Ahok memiliki track record yang tidak mulus dalam kariernya.

Bahkan ia menyarankan penunjukan bos perusahaan BUMN bisa ditunjuk dari sektor swasta yang lebih kompeten dari Ahok.

Rizal menyebutkan, salah satu contoh kasus yang mencoreng rekam jejak Ahok adalah pembelian lahan RS Sumber Waras saat Ahok menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Lebih lanjut Rizal menyebutkan jabatan yang cocok untuk Ahok.

"Seperti saya katakan kalau Mas Ahok itu paling ideal jadi Presiden Direktur dari Podomoro, gitu aja kok repot," ujar Rizal Ramli sambil tertawa, dilansir dari tayangan di kanal Youtube Talk Show tvOne.

Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga lantas menanggapi ucapan Rizal tersebut.

"Abang ini bercandanya, itu bercandanya itu," ujar Arya.

Rizal Ramli lantas mengimbau untuk seluruh pihak agar tidak melulu mempersoalkan persoalan yang tidak penting.

Ada baiknya saat ini untuk lebih fokus memikirkan ekonomi seluruh rakyat Indonesia.

"Itu kan soal pilihan, kita mau heboh terus atau fokus dengan hal yang penting, misalnya ini kan Kabinet Jokowi baru, biasanya kan ada honeymoon empat enam bulan ternyata nggak ada

Kenapa karena begitu masuk fokus masalah radikal-radikal akhirnya masyarakat kita ribut, lupa masalah ekonomi yang penting, habis kasus radikal heboh lagi kasus Ahok.

Maksud saya let us fokus dengan masalah ekonomi, rakyat kita ini lagi susah banget," paparnya.

Kata Gaul Kekinian, Kamus Bahasa Gaul 2019, Arti Kata Santuy, Ambyar Simak di Sini

Live Streaming Siang Ini Mohammad Ahsan/ Hendra Setiawan Final Hong Kong Open 2019

Tonton video lengkapnya:

 

Berikut rangkuman tanggapan sejumlah tokoh yang dilansir dari Kompas.com:

1. Jubir Presiden

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rahman mengatakan, mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok harus mundur dari PDI-P jika mengisi posisi sebagai direksi atau komisaris di Badan Usaha Milik Negara ( BUMN).

"Kalau pun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu, tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/11).

Halaman
1234
Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved