Tolak UMK Dumai 2020, Ratusan Buruh FSB Kampiparho KSBSI Dumai Demo ke Disnakertrans

Ratusan buruh demo ke kantor Disnakertrans Dumai, menolak penetapan UMK Dumai 2020 yang hanya naik 5,47 persen.

Tolak UMK Dumai 2020, Ratusan Buruh FSB Kampiparho KSBSI Dumai Demo ke Disnakertrans
Tribun Pekanbaru/Donny Kusuma Putra
Massa FSB FSB Kampiparho KSBSI Dumai, menggelar aksi Demo ke Kantor Disnakertrans, Senin (18/11). Mereka menolak UMK Dumai 2020 yang hanya naik 5,47 persen. 

tribunpekanbaru.com - Ratusan orang dari Federasi Serikat Buruh (FSB) makanan, minuman, pariwisata, hotel, dan tembakau (Kampiparho) Kota Dumai, yang berada di bawah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), menggelar aksi demo di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertran) Kota Dumai, Senin (18/11).

Massa dari FSB Kampiparho KSBSI ini menggelar aksi demo untuk menolak penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Dumai oleh Dewan Pengupahan Kota (DPK) Dumai dan Pemko Dumai. UMK ini sebelumnya diputuskan dengan mekanisme voting saat dilakukan rapat.

Koordinator lapangan sekaligus Ketua DPC KSBSI Kota Dumai, Hasrizal, mengungkapkan, ada beberapa tuntutan yang disampaikan pihaknya dalam aksi damai ini.

Pertama, menolak atau tidak menerima hasil rapat yang merupakan usulan penetapan kenaikan UMK Kota Dumai oleh DPK Dumai, yang dalam rapat mengambil putusan melalui mekanisme voting.

Kemudian, dalam penetapan UMK, pihaknya menduga DPK telah melanggar UU yang sudah ditetapkan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015.

Selanjutnya, meminta pertanggungjawaban Pemerintah Kota Dumai dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai, yang merupakan pemrakasa terjadinya pelanggaran ini, dan bertanggung jawab pada menetapkan UMK Dumai 2020 yang diputuskan naik 5,47 persen. Sedangkan di PP Nomor 78 tahun 2015, kenaikan sebesar 8,51 persen.

"Bukan hanya itu, kami juga minta pertanggungjawaban Apindo dan Kadin Kota Dumai akibat terjadinya pelanggaran aturan yang mengakibatkan kami harus melakukan unjuk rasa," katanya.

Hasrizal dalam tuntutanya, juga meminta Kapolres Dumai mengusut indikasi adanya upaya pengondisian dengan pola penyuapan dan menerima suap, untuk guna menghasikan keputusan rapat DPK Dumai yang melanggar PP 78 tahun 2015.

Selain itu, pihaknya juga menduga DPK dan Apindo main mata dan mengadakan rapat di berbagai daerah dengan pihak lain, agar bisa menetapkan UMK Dumai 2020 naik 5,47 Persen yang melanggar PP 78 tahun 2015 sebesar 8,51 persen.

"Kami minta pihak bersangkutan menggelar rapat ulang agar terpenuhinya PP 78 tahun 2015 yaitu kenaikan sebesar 8,51 persen," terangnya.

Halaman
12
Penulis: Donny Kusuma Putra
Editor: rinaldi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved