Pemprov Riau Tolak UMK Dumai 2020 Hanya Naik 5,47 Persen, Wako Minta Segera Direvisi

UMK Dumai 2020 yang naik 5,47 persen ditolak Pemprov Riau, karena dianggap tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja.

Pemprov Riau Tolak UMK Dumai 2020 Hanya Naik 5,47 Persen, Wako Minta Segera Direvisi
Tribun Pekanbaru/Donny Kusuma Putra
Serikat buruh saat demo menolak UMK Dumai 2020, Senin (18/11) lalu. 

tribunpekanbaru.com - Pemerintah Provinsi Riau pada Senin (18/11) lalu mengirimkan surat kepada Wali Kota Dumai, Zulkifli AS, serta kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Dumai.

Surat itu meminta Pemko Dumai segera merevisi Upah Minimum Kota (UMK) 2020 yang diusulkan sebesar Rp3,289.033 atau naik 5,47 persen dari tahun 2019.

Pemprov Riau dalam suratnya menyatakan, penetapan UMK Dumai tak berdasarkan PP 78 tahun 2015 yang seharusnya kenaikan UMK sebesar 8,51 persen atau menjadi Rp3.383.083.

Wali Kota Dumai H Zulkifli AS mengaku sudah mengetahui adanya surat dari Pemprov Riau tersebut, terkait revisi UMK Dumai.

"Ya saya sudah tahu dan kita meminta kepada Dewan Pengupahan Kota (DPK) serta pihak terkait agar segera melakukan pembahasan ulang sesuai aturan berlaku," katanya Selasa (19/11) di Hotel Grand Zuri Dumai.

Menurutnya, pihaknya akan segera membahas ulang UMK tersebut sesuai surat dari Pemprov Riau, dan hasilnya akan disampaikan dalam waktu dekat.

"Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini sudah rampung dibahas, sehingga bisa segera disampaikan kembali ke Pemprov Riau," tuturnya.

Sebelum turun surat keputusan Pemprov Riau terkait revisi UMK Dumai 2020, ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBI), menggelar aksi demo di Kantor Disnakertrans Dumai, Senin (18/11) lalu.

Koordinator lapangan (Korlap), H Hasrizal, saat aksi itu mengungkapkan, penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Dumai tak mengacu pada PP 78 tahun 2015, karena hanya menaikkan sebesar 5,47 persen. Sedangkan sesuai PP 78 tahun 2015, kenaikan seharusnya 8,51 persen.

"Kami meminta kepada pihak bersangkutan untuk menggelar rapat ulang agar terpenuhi PP 78 tahun 2015 yaitu kenaikan sebesar 8,51 persen," katanya.

Sekretaris Disnakertras Dumai, MT Parulian, menyebut penetapan UMK Dumai sudah mengacu PP 78 tahun 2015, dan hasil rapat sudah menyetujui kenaikan UMK sebesar 5,47 persen. Hanya saja, jumlah kenaikan diakuinya tidak berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Tenaga Kerja.

"Dalam Kepmen Naker besar kenaikan UMK 8,51 persen, sementara UMK Dumai hanya naik 5,47 persen. Sementara KSBSI menuntut kenaikan 8,51 persen sesuai Kepmen," terangnya.

Dikatakan, dalam menaikkan UMK, pihaknya (DPK) sudah memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai aspek seperti pertumbuhan ekonomi, nilai inflasi, harga kebutuhan pokok, dan Upah Minimum Provinsi (UMP) serta aspek lain sesuai PP 78 tahun 2015.

UMK Dumai menurutnya sudah disetujui DPK yang didalamnya ada 17 anggota terdiri dari unsur pengusaha, serikat buruh, unsur pemerintah, dan perguruan tinggi. "Memang saat rapat UMK Dumai 2020 perwakilan KSBSI Dumai walk out, mereka (KSBSI) tidak menandatangani berita acara penetapan UMK Dumai 2020," terangnya. (dkp)

Penulis: Donny Kusuma Putra
Editor: rinaldi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved