Sejak 2017, Pemerintah Pusat Tunggak DBH Jatah Riau Sebesar Rp695 Miliar

Gubernur Riau sudah mengutus Kepala BPKAD dan Bappenda Riau untuk berkonsultasi ke Kemenkeu di Jakarta, agar DBH tersebut bisa segera dibayarkan.

Sejak 2017, Pemerintah Pusat Tunggak DBH Jatah Riau Sebesar Rp695 Miliar
.
Ilustrasi 

tribunpekanbaru.com - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau, Indra Putrayana mengungkapkan, Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau Triwulan IV dua tahun terakhir, belum dibayarkan oleh Pemerintah Pusat. Nilai DBH yang menjadi hak Riau itu jumlahnya mencapai Rp695 miliar.

Rinciannya, pada triwulan IV tahun 2017 belum dibayarkan sebesar Rp260 miliar, dan pada triwulan IV tahun 2018 belum dibayarkan sebesar Rp435 miliar.

"Tapi yang untuk 2017 itu janjinya akan disalurkan pada tahun ini. Tinggal yang untuk 2018, rencananya akan dibayarkan tahun depan," kata Indra pada Rabu (20/11).

Lalu bagaimana dengan DBH Riau triwulan IV tahun 2019 ini, apakah akan kembali mengalami tunda salur seperti tahun sebelumnya?

Untuk hal ini Indra belum bisa memastikan. Sebab hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan kepastian, apakah DBH untuk triwulan IV tahun 2019 akan dibayarkan dalam tahun ini juga, atau akan mengalami tunda salur lagi.

"Sampai hari ini kita belum mendapatkan kepastian, nanti kalau sudah dapat kabar kita akan beritahukan," ujarnya.

Indra belum bersedia membeberkan lebih jauh soal DBH dan kondisi APBD Riau 2020. Sebab pihaknya saat ini sedang fokus menyiapkan bahan untuk disampaikan kepada DPRD Riau.

"Nanti kita bahas dan bicarakan dengan Dewan. Kita sedang susun datanya, apa saja yang akan disampaikan ke Dewan nanti," katanya.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus-terusan dihadapkan dengan masalah keuangan dari Pemerintah Pusat. Setelah sebelumnya Daftar Isian Pengunaan Aggaran (DIPA) Riau untuk tahun 2020 berkurang dari tahun sebelumnya, kini persoalan tunda salur DBH pun terjadi. Bahkan belum ada kepastian kapan DBH ini akan dibayarkan oleh pemerintah pusat.

Meski sejumlah upaya sudah dilakukan, namun sejauh ini hasilnya belum terlihat. Buktinya, DBH triwulan IV yang mengalami tunda salur sejak dua tahun terkahir, sampai saat ini masih tidak kunjung dibayarkan oleh Pemerintah Pusat.

Halaman
12
Penulis: Syaiful Misgio
Editor: rinaldi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved