Berita Riau

Guru Madrasah di Bengkalis Riau Bakal Terima Dana Kesejahteraan Mulai Rp 700 Ribu Per Bulan

bantuan diberikan berdasarkan tingkatan madrasah. Mulai dari MDTA hingga tingkatan guru Madrasah Aliyah (MA). Guru MDTA akan mendapat Rp 700 ribu.

Guru Madrasah di Bengkalis Riau Bakal Terima Dana Kesejahteraan Mulai Rp 700 Ribu Per Bulan
Shutterstock
Ilustrasi 

TRIBUNBENGKALIS.COM, BENGKALIS - Kabar gembira bagi Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

Para guru ini, tahun depan kembali akan mendapatkan bantuan kesejahteraan dari Pemkab Bengkalis.

Pasalnya, Komisi IV DPRD telah menyetujui anggarannya yang diusulkan pada APBD 2020 untuk guru madrasah.

Demikian diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis Sofyan kepada para guru MDTA saat mengelar pertemuan di aula Kemenag Bengkalis bersama Kelompok Kerja Guru (KKG) MDTA, Minggu (24/11/2019).

Sofyan mengatakan, bantuan diberikan berdasarkan tingkatan sekolah madrasah. Mulai dari MDTA hingga tingkatan guru Madrasah Aliyah (MA). Guru MDTA akan mendapat Rp 700 ribu untuk 2.070 orang.

Kemudian 240 guru tingkat MI Rp 750 ribu per bulan. Guru MTs sebanyak 750 orang akan menerima Rp 800 ribu per bulan. Sementara, 460 guru MA akan menerima Rp 850 ribu perbulan.

Bantuan kesejahteraan juga diberikan kepada pengawas madrasah sejumlah 16 orang, sebesar Rp 500 ribu per bulan.

Sofyan juga mengapresiasi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Bengkalis yang telah memperjuangkan nasib guru MDTA dan terus berkomunikasi dengan anggota komisi IV secara langsung maupun pada rapat kerja di DPRD.

Menurut dia, proses penganggaran untuk guru MDTA tidak lepas dari proses hibah yang tidak boleh dilakukan setiap tahun dan tidak boleh sama dari penganggaran sebelumnya.

“Komisi IV DPRD Bengkalis beberapa waktu lalu bersama dinas pendidikan, perwakilan perguruan tinggi dan guru madrasah berkonsultasi ke Kemendagri dan menanyakan langsung penyusunan dan aturan hibah ini. Memang aturan hibah tidak boleh dilakukan terus menerus. Namun Kemenag Pusat menyampaikan ada peraturan PMA yang menyatakan bahwa daerah boleh membantu sekolah agama dengan disesuaikan dengan kemampuan daerah,” terangnya.
(Tribunpekanbaru.com/muhammad natsir)

Penulis: Muhammad Natsir
Editor: Nurul Qomariah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved