Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan Uji Materil UU KPK Hasil Revisi, Ini Penjelasannya

Setelah berlangsung proses sidang di Mahkamah Konstitusi (MK), pengajuan atas uji materil dan formil UU KPK hasil revisi ditolak.

Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan Uji Materil UU KPK Hasil Revisi, Ini Penjelasannya
Tribunnews/JEPRIMA
Suasana luar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). 

Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan Uji Materil UU KPK Hasil Revisi, Ini Penjelasannya

TRIBUNPEKANBARU.COM - Setelah berlangsung proses sidang di Mahkamah Konstitusi (MK), pengajuan atas uji materil dan formil UU KPK hasil revisi ditolak.

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan yang diajukan puluhan mahasiswa dari sejumlah universitas itu.

Putusan itu dibacakan dalam sidang yang digelar MK, Kamis (28/11/2019).

"Permohonan para pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut," kata Ketua Majelis Hakim MK, Anwar Usman dalam sidang.

Dalam pertimbangannya, MK menilai permohonan pemohon salah obyek atau error in objecto.

Sebab, dalam gugatannya, pemohon meminta MK menguji Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Padahal, pemohon bermaksud mengguggat UU KPK hasil revisi.

Adapun UU Nomor 16 Tahun 2019 mengatur tentang Perkawinan.

UU tersebut merupakan perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974.

Halaman
123
Editor: Ilham Yafiz
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved