CPNS 2019

PNS Terendah di DKI Jakarta Dapat Take Home Pay Belasan Juta Rupiah, Anies Baswedan Merincikannya

Pendapatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di pemerintah Provinsi DKI Jakarta sungguh menggiurkan, jumlahnya paling sedikit bisa belasan juta rupiah.

PNS Terendah di DKI Jakarta Dapat Take Home Pay Belasan Juta Rupiah, Anies Baswedan Merincikannya
tangkapan layar youtube @Najwa Shihab
Gaji Pokok PNS berdasarkan Golongan. 

PNS Terendah di DKI Jakarta Dapat Take Home Pay Belasan Juta Rupiah, Anies Baswedan Merincikannya

TRIBUNPEKANBARU.COM - Pendapatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di pemerintah Provinsi DKI Jakarta sungguh menggiurkan, jumlahnya paling sedikit bisa belasan juta rupiah.

Pendapatan belasan juta rupiah itu merupakan jumlah take home pay, gaji ditambah sejumlah tunjangan. 

Ini merupakan jumlah pendapatan terendah bagi PNS di DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membeberkan kisaran gaji PNS di lingkup pemerintahan yang dipimpinnya itu.

Anies mengungkapkannya saat hadir sebagai narasumber acara Mata Najwa, Rabu (27/11/2019) malam.

Dengan jumlah pendapatan yang besar itu, Anies Baswedan berharap para pelamar CPNS DKI Jakarta memiliki inovasi yang baik.

//

Anies lantas menceritakan tentang kisah PNS di DKI Jakarta yang menciptakan terobosan baru.

 

Ia menyebut PNS DKI Jakarta telah menyulap pintu air Manggarai menjadi rapi dan bersih.

"Saya beri contoh, datang ke pintu air di Manggarai misalnya," ucap Anies.

"Awal tahun lalu saya datang ke sana tempatnya bagus sekali, rapi, saya tanya apa yang terjadi?," sambungnya.

Anies menyinggung soal terobosan dan inovasi yang dilakukan PNS DKI Jakarta.

//
// <\/scr"+"ipt>"); // ]]>

"Ternyata ada pegawai yang kalau bicara level, dia bukan level atas, dia level paling bawah, tapi yang dikerjakan adalah membuat inovasi, terobosan di tempat itu, sehingga menarik, dan itu terjadi di banyak tempat," kata Anies.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pun menyebut DKI Jakarta memberikan gaji kompetitif untuk para PNS.

Bahkan, ia menyebut PNS DKI Jakarta bisa hidup layak dengan gaji tersebut.

"Jadi ketika mereka mengatakan saya ingin di sini untuk ada kepastian jangka panjang, gajinya kompetitif, bisa hidup layak, karena di Jakarta Insya Allah bisa hidup layak sebagai PNS itu," jelas Anies.

Menanggapi pernyataan tersebut, Presenter Najwa Shihab lantas menanyakan nominal gaji PNS DKI Jakarta.

"Mention dong mas angkanya, biar tambah kepengin," kata Najwa Shihab.

"Mau saya lihatin datanya?," jawab Anies.

Najwa Shihab pun menantang Anies menyebutkan nomonal gaji PNS DKI Jakarta.

Ia juga mengucapkan candaan tentang biaya hidup anak muda zaman sekarang.

"Mau dong mas berapa? Biar konkret tawarannya, kompetitif itu berapa? Karena hidup anak muda sekarang mahal Mas Anies," kata Najwa Shihab.

Mendengar candaan Najwa Shihab, penonton pun terpingkal.

"Iya kan? Pejuang CPNS itu," tanya Najwa Shihab pada penonton.

"Gini gini, tapi sebelum saya bilang angkanya jangan berharap dapat angka ini dari kerja nganggur ya, di Jakarta itu demanding sekali," kata Anies.

"Oke berapa mas? Dicoba dulu mas," jawab Najwa Shihab.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan Beberkan Gaji PNS DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan Beberkan Gaji PNS DKI Jakarta. (Tangkapan Layar YouTube Najwa Shihab)

 

Lantas, Anies pun membeberkan gaji PNS DKI Jakarta.

"Kalau untuk S1 CPNS itu (Rp) 6,9 juta take home pay-nya," terang Anies.

"Gajinya (Rp) 2 juta, TKD (Tunjangan Kinerja Daerah)- nya (Rp) 4,8 juta," sambungnya.

Namun, Anies menyebut PNS DKI Jakarta bisa mendapat gaji hingga belasan juta rupiah.

"Nanti ketika setelah satu tahun menjadi PNS maka gajinya (Rp) 2,5 (juta) dan TKD-nya (Rp) 17 juta, jadi totalnya (Rp) 19 juta," jelas Anies.

" (Rp) 19 juta dalam setahun bekerja? Kalau perform?," tanya Najwa Shihab.

Anies menjelaskan, gaji belasan juta rupiah itu bisa didapatkan PNS DKI Jakarta dengan syarat tertentu.

"Kalau perform tentu saja, nah (Rp) 19 (juta) itu jangan dibayangkan terima (Rp) 19 (juta), bukan," terangnya.

"Gajinya dia itu adalah (Rp) 2,6 juta, yang ini (Rp 17 juta) adalah tunjangan kinerja, karena itu harus kinerjanya baik," kata Anies.

Ia menambahkan, tunjangan senilai Rp 17 juta itu adalah jumlah maksimal yang diterima para PNS DKI Jakarta.

"Ketika kinerjanya hanya 50 persen, jadi take home pay itu bukan maksimal 100 persen, itu maksimal yang biasa dapat adalah (Rp) 17 (juta) itu maksimal," jelas Anies.

"Kalau misalnya bekerja dengan baik maka dia tidak kalah dengan mereka yang berada di swasta."

Simak video berikut ini menit 6.37:

Lulusan IPDN Langung Digaji Rp 20 Juta

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir mengatakan banyak lulusan calon pegawai negeri sipil (CPNS) termasuk lulusan Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) yang mengincar bekerja di Jakarta.

Hal ini terkait dengan gaji yang akan mereka dapatkan.

Jika mendapat jabatan struktural maka kisaran gajinya bisa mencapai Rp 28 juta.

"Menjadi Jabatan struktural maka kompenen tunjangannya bertambah, diperkirakan dapat mencapai di kisaraan Rp 28 juta," kata Chaidir saat dihubungi Kompas.com, Selasa (19/11/2019).

Ia merinci, untuk gaji ASN lulusan IPDN dengan golongan 3A sebesar Rp 2.579.000, tunjangan kinerja dan tunjangan lainnya disesuaikan dengan kemampuan APBD dan kebijakan instansi yang termasuk dalam Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sebesar Rp.17.370.000.

"Dengan standar kinerja sebagai jabatan fungsional umum teknis terampil, sehingga total yang diterima oleh STPDN (IPDN) yang baru menjadi PNS 100 persen bila bertugas di DKI Jakarta akan menerima total gaji sebesar Rp 19.949.000," jelasnya.

Menurut Chaidir, tak heran jika Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo mengatakan lulusan IPDN bisa mendapat gaji hingga Rp 28 juta.

Ia menambahkan, gaji CPNS maupun PNS seluruhnya secara nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Ke 18 PP No 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS.

"Pendapat Pak Menteri ada benarnya, sehingga para purna praja IPDN berbondong bondong ingin tugas sebagai PNS DKI Jakarta," ucap Chaidir.(*)

Lulusan IPDN Incar Penempatan di DKI Jakarta

Terungkap jika selama ini banyak oknum lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang meminta penempatan di DKI Jakarta.

Mereka ternyata mengincar gaji puluhan juta jika berdinas di Ibu Kota DKI Jakarta.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo.

Ia mengungkapkan sedang mematangkan rencana perampingan eselon dan reformasi birokrasi.

Satu di antara yang disoroti Tjahjo adalah sejumlah lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Menurutnya, mayoritas alumni IPDN berebut ingin bekerja di DKI Jakarta.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat perdana bersama Komisi II DPR, Senin (18/11/2019).

"Lulusan IPDN juga semua jadi problem, maunya alumni IPDN itu masuk DKI Jakarta semua, karena DKI itu begitu lulus IPDN dapat gajinya 28 juta," ujar Tjahjo di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta.

Selain itu, Tjahjo juga menyoroti masalah antrean kenaikan eselon para Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Misalnya Kemendagri itu 7.224 itu pegawainya rebutan. Di eselon 1 aja 20, eselon II dan II hanya 100, bayangkan," katanya.

"Nah, ini contoh kecil yang mau diserasikan termasuk dalam reformasi birokrasi juga tidak hanya struktur difungsionalkan, tapi memotong rentang komandonya," imbuhnya.(*)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul MenPan RB Tjahjo Kumolo Kritik Lulusan IPDN

• Jokowi Akan Angkat Wakil Panglima, Menhan Prabowo: Itu Hak Prerogatif Presiden


Presiden Jokowi Pangkas Jabatan Eselon

Presiden Joko Widodo menilai keberadaan eselon I-IV yang ada di kementerian dan lembaga terlalu banyak.

Jokowi ingin agar struktur eselonisasi ini disederhanakan.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam pidatonya usai dilantik sebagai Presiden RI 2019-2024, Minggu (20/10/2019).

"Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi.

Jokowi menyebut, penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan.

"Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas," kata dia.

Jokowi juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan.

"Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," ujarnya.(*)

 
 
Sebagian artikel sudah terbit di tribunwow.
Editor: Ilham Yafiz
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved