Pekanbaru

Buang Sampah di Luar Jadwal, Puluhan Warga Pekanbaru Belum Bayar Denda

Jumlah warga yang kedapatan buang sampah mencapai 207 orang. Mereka kedapatan buang sampah oleh tim satgas sejak Januari hingga November 2019.

Buang Sampah di Luar Jadwal, Puluhan Warga Pekanbaru Belum Bayar Denda
tribun pekanbaru
Pengendara roda dua tertangkap buang sampah sembarangan di Jalan Jenderal, Pekanbaru, Rabu (24/7/2019). 

Buang Sampah di Luar Jadwal, Puluhan Warga Pekanbaru Belum Bayar Denda

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Ada ratusan warga yang kedapatan buang sampah sembarangan di Kota Pekanbaru.

Mereka ditindak oleh tim satgas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru. 

Informasi Tribun, jumlah warga yang kedapatan buang sampah mencapai 207 orang. Mereka kedapatan buang sampah oleh tim satgas sejak Januari hingga November 2019.

Mereka pun terpaksa menyerahkan KTP kepada petugas karena melakukan pelanggaran. Para pelanggar bisa mendapatkan lagi KTP setelah membayar denda.

"Kita masih amankan KTP pelaku yang belum bayar denda," terang Kepala DLHK Kota Pekanbaru, Zulfikri kepada Tribun, Jum'at (29/11/2019).

Menurutnya, jumlah pelanggar yang membandel dan belum bayar denda cukup banyak. Ada 91 pelanggar belum kunjung membayar denda karena buang sampah tidak pada waktunya

"Tapi dari 207 yang melanggar, mereka yang sudah bayar mencapai 116 orang," tegasnya.

Pihaknya menyita sementara KTP untuk mengantisipasi pelaku yang berusaha membuat KTP baru. Mereka bisa saja beralasan KTP hilang. 

Pihaknya tidak mewajibkan para pelaku untuk membayar langsung denda. Mereka bisa membayar saat sanggup membayar uang denda.

Mereka beri batas waktu paling lama satu pekan setelah penindakan. Setelah itu data pelaku bakal diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdikcapil) Kota Pekanbaru. 

"Kami kordinasi ke disdukcapil untuk dilakukan pemblokiran terhadap data pelaku untuk sementara," paparnya.

Masyarakat yang kedapatan buang sampah sembarangan kini terancam tidak bisa akses layanan publik. Mereka tidak dapat mengakses layanan publik karena harus membayar denda lebih dulu.

Mereka tidak bisa berkilah lagi karena sudah tercatat dalam Sistem Terintegrasi Pelayanan Publik Ketertiban Umum. Data pelaku bakal masuk sistem ini dan dipublikasikan.

(Tribunpekanbaru.com/Fernando Sikumbang)

Penulis: Fernando
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved