Berita Siak

Hentikan Layanan Internet di 14 Kecamatan, Kominfo Siak Riau Tindaklanjuti Rekomendasi BPK

Rekomendasi BPK RI Perwakilan Riau terkait program itu agar Kominfo Siak menghentikan penyediaan layanan internet 14 kecamatan.

Hentikan Layanan Internet di 14 Kecamatan, Kominfo Siak Riau Tindaklanjuti Rekomendasi BPK
istimewa
Kepala Dinas Kominfo Siak Arfan Usman

SIAK, TRIBUN - Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Siak menindaklanjuti temuan BPK RI terkait realisasi belanja jasa internet tahun anggaran 2018.

Dinas tersebut berlangganan akses ke PT Sarana Pembangunan Siak (SPS) untuk 14 kantor camat dan rumah dinas bupati.

"Awalnya untuk menunjang konsep smartcity, namun ada kantor camat yang tidak mempunyai jaringan, sehingga tidak dapat dimanfaatkan," kata Kepala Dinas Kominfo Siak Arfan Usman, Jumat (29/11/2019).

Arfan menerangkan, selain masalah jaringan, pihak kantor camat juga telah mempunyai akses internet sendiri, namun tidak efisien dan efektif.

"Karena kontrak sudah berjalan pada tahun 2018 tersebut tentu berjalan selama setahun," ujarnya.

Anggaran akses internet masing-masing kecamatan Rp 893.000 per bulan. Akses internet 100 mbps selama 12 bulan sebesar Rp 630 juta. Anggaran yang harus dibayar per bulan Rp 52.500.000 dan pajaknya Rp 66.545.454,55.

"Sekarang sudah dilunasi oleh pihak PT SPS," kata Arfan.

Rekomendasi BPK RI Perwakilan Riau terkait program itu agar Kominfo Siak menghentikan penyediaan layanan internet 14 kecamatan dan menyerahkan penyediaan internet pada masing-masing kecamatan.

Kedua, menginstruksikan bendahara pengeluaran Dinas Kominfo untuk menagih pajak yang belum dipungut sebesar Rp 66.545.454,55 kepada PT SPS agar menyetor ke kas negara.

"Kita sudah menindak lanjuti rekomendasi BPK RI Perwakilan Riau, dan PT SPS sudah melunasi pajak terhutangnya," tegas Arfan.

Halaman
12
Penulis: Mayonal Putra
Editor: Nurul Qomariah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved