Fitra Riau Kritik Pemprov yang Gelontorkan Lagi Rp10,5 M untuk Mebel Gedung Baru Polda Riau

Menurut Fitra Riau, tak seharusnya lembaga vertikal menggunakan uang rakyat Riau untuk pembangunan kantor dan mebel.

Fitra Riau Kritik Pemprov yang Gelontorkan Lagi Rp10,5 M untuk Mebel Gedung Baru Polda Riau
tribun pekanbaru
Gedung baru Kejati dan Polda Riau, dua lembaga vertikal yang pembangunan kantornya dibiayai APBD Riau. 

tribunpekanbaru.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menargetkan gedung baru Polda Riau yang dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2018 sebesar Rp170 miliar, akan diresmikan pada awal Januari 2020 mendatang.

Gedung Polda Riau yang baru dibangun di Jalan Patimura Pekanbaru tersebut, sebelumnya merupakan komplek Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Riau.

"Mudah-mudahan untuk peresmian gedung Polda Riau akan bisa dilakukan di awal tahun 2020. Tapi siapa yang meresmikan, itu menjadi kewenangan Polda Riau," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau, Dadang Eko Purwanto, Minggu (8/12).

Pihaknya memastikan, gedung baru Polda Riau yang dibangun tersebut sudah selesai 100 persen. Hanya saja, saat ini belum bisa ditempati karena masih menunggu mebel. Saat ini, untuk pengadaan furnitur atau mebel gedung Polda Riau tersebut, anggarannya sudah dialokasikan di APBD Riau 2019 sebesar Rp10,5 miliar.

"Untuk pengadaan mebel sedang berlangsung. Mudah-mudahan di akhir tahun ini sudah terisi, sehingga pada Januari 2020 bisa diresmikan," ujarnya.

Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, mengkritik kebijakan Pemprov Riau yang terus-terusan menggelontorkan uang rakyat untuk lembaga vertikal di Riau.

Setelah sebelumnya Pemprov Riau menggelontorkan APBD Riau untuk membangun gedung Kejati Riau dan Polda Riau, kali ini Pemprov Riau dikabarkan akan kembali menggelontorkan dana rakyat Riau dari APBD untuk pengadaan meubel gedung baru Polda Riau.

Fitra menilai, kebijakan ini sangat membebani keuangan daerah. Sebab menurut Fitra, lembaga vertikal seharusnya tidak lagi membebani keuangan daerah, karena secara kelembagaan merupakan perpanjangan dari lembaga pusat yang berada di daerah.

"Ini menjadi tanda tanya bagi kita, apa kepentingan lembaga vertikal ini sehingga pembangunan gedung dan pengadaan meubel-nya dianggarkan melalui APBD Riau. Apakah keuangan dari lembaga vertikal ini tidak mencukupi, atau ada kepentingan lain," kata perwakilan dari Fitra Riau, Tarmizi.

Dikatakan, keuangan daerah seharusnya bisa digunakan untuk membiayai pemenuhan kepentingan dasar masyarakat. Mulai dari pembangunan sarana insfrastruktur jalan, jembatan, kesehatan, maupun pendidikan yang masih jauh dari memadai.

Halaman
12
Penulis: Syaiful Misgio
Editor: rinaldi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved