Breaking News:

Pelalawan

Kasus Karhutla di Riau, Tersangka Alwi dan PT SSS Didakwa Lima Pasal, Sidang Perdana di PN Pelalawan

Sidang perdana kasus Karhutla yang menjerat PT Sumber Sawit Sejahtera (SSS) digelar di Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan pada Kamis.

Tribun Pekanbaru/Johannes Tanjung
Terdakwa perkara Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) atas nama PT Sumber Sawit Sejahtera yang diwakili Direktur Utama Eben Ezer dan terdakwa Alwi Omni Harahap menjalani sidang perdana di PN Pelalawan, Kamis (12/12/2019). 

Kasus Karhutla di Riau, Tersangka Alwi dan PT SSS Didakwa Lima Pasal, Sidang Perdana di PN Pelalawan

TRIBUNPEKANBARU.COM, PANGKALAN KERINCI - Sidang perdana kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang menjerat PT Sumber Sawit Sejahtera (SSS) digelar di Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan pada Kamis (12/12/2019).

Persidangan dilaksanakan di ruang Sidang Cakra yang dipimpin oleh Bambang Setyawan SH MH sebagai hakim ketua yang juga Ketua PN Pelalawan didampingi hakim anggota Jolo Ciptanto SH MH dan Nurahmi SH MH. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan Marthalius SH bersama rekannya Ray Lenardo Sh. Sedangkan terdakwa PT SSS yang diwakili Direktur Utama (Dirut) Eben Ezer Sinulingga dan terdakwa persorangan Alwi Omni Harahap, mereka didampingi tim kuasa hukum H Makhfuzat Zein SH MH dan rekannya.

PN Pelalawan menyidangkan dua berkas perkara sekaligus diantaranya perkara menjerat korporasi sebagai tersangka yang diwakili Direktur Utama (Dirut) Eben Ezer dan satu lagi terdakwa perseorangan atas nama Alwi Omni Harahap yang menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt) Estate Manager perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut.

"Untuk sidang pertama terdakwa korporasi atas nama PT SSS," kata hakim ketua Bambang Setyawan setelah mengetuk palu sidang.

Sidang pertama dimulai pukul 17.40 wib dengan perkara korporasi yang diwakili Dirut Eben Ezer yang duduk dikursi pesakitan kemudian dilanjutkan untuk terdakwa perseorangan Alwi Omni Hararap. Sidang sempat diskors setelah azan maghrib berkumandang. JPU Martalius membacakan berkas dakwaan 40-an lembar yang didengarkan dengan seksama oleh terdakwa dan penasihat hukumnya.

Dalam dakwaan jaksa disebutkan pada 23 Februari 2019 lalu terjadi kebakaran diatas lahan milik PT SSS di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti seluas 155,2 hektar, lahan tersebut berada di wilayah Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUPB) perusahaan.

Tepatnya di blok K 32, 33, 34, kemudian blok L 32, 33, 34, 35, 36, 37, dan blok M 35, 36, dan 37. Kebakaran pertama kali diketahui oleh seorang pekerja buruh harian lepas yang melihat api dari kejauhan. Kemudian melaporkan kepada mador dan diteruskan ke manajemen perusahaan hingga dilakukan pemadaman, namun sempat meluas.

"Saksi-saksi tidak pernah sama sekali mendapat pelatihan pemadam kebakaran hutan dan lahan," kata Jaksa Marthalius.

Pada awal Februari 2019, tim dari Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) melakukan pengecekan Sarana dan Prasarana (Sapras) Karhutla milik PT SSS. Tim menemukan kekurangan alat Pemadam Kebakaran (Damkar). Tim Damkar juga hanya dua regu yang seharusnya tiga regu dengan jumlah personil 15 orang per regu, untuk luasan lahan yang dimiliki perusahaan perkebunan kelapa sawit itu.

Kemudian perusahaan hanya mempunya tiga menara pemantau api yang satu diantaranya setinggi 15 meter sesuai standarisasi dan dua lagi tak sesuai standar. Semestinya ada 11 unit menara dengan masing-masing ketinggian 15 meter. PT SSS juga hanya mempunyai empat unit embung yang seharusnya 10 unit sesuai luas lahan yang ada.

"Dinas Perkebunan dan Peternakan Pelalawan menilai Sapras yang dimilik PT SSS tidak sesuai standar yang ada," tambah Jaksa Marthalius.

Terdakwa korporasi PT SSS dengan terdakwa perseorang Alwi Omni Harahap didakwa pasal berlapis yang sama dengan lima pasal yang disangkakan. pasal 98 ayat 1 junto pasal 116 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pasal 99 ayat 1 junto pasal 116 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian pasal 108 junto pasal 69 ayat 1 junto pasal 116 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pasal 108 junto pasal 56 ayat 1 Undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan. Terakhir pasal 109 junto pasal 68 Undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan.

Tim kuasa hukum PT SSS, H Makhfuzat Zein SH MH, usai persidangan menyebutkan pihaknya tak mengajukan eksepsi atas dakwaan yang disampaikan JPU. Pengacara melihat unsur-unsur formil dan materil yang pada dakwaan sudah terpenuhi serta tak perlu dibatah.

"Kita ingin masuk pada materi perkara saja. Klien kami dituduh melakukan kelalaian atas kebakaran yang terjadi. Itu akan kita buktikan tidak benar adanya," terang M Zein.

Dijelaskannya.tim penasihat hukum telah menyiapkan bukti-bukti dan saksi termasuk ahli dalam proses pembuktian nanti. Agar poin kelalaian yang disangkakan oleh jaksa bisa terbantahkan.

Sidang berakhir sekitar pukul 20.15 wib dan akan dilanjutkan pada Kamis 19 Desember pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. (Tribunpekanbaru.com/Johannes Wowor Tanjung)

Penulis: johanes
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved