Keberadaan Perusahaan Malah Menyengsarakan, Warga Minta Izin PT DSI di Siak Dicabut

Warga Benteng Hulu, Mempura, mengadu ke DPRD Siak. Menurut mereka, lahan mereka tiba-tiba masuk dalam kawasan PT DSI.

Keberadaan Perusahaan Malah Menyengsarakan, Warga Minta Izin PT DSI di Siak Dicabut
tribun pekanbaru
Komisi II DPRD Siak menggelar RDP dengan PT DSI dan masyarakat, Senin (15/12) lalu di DPRD Siak. Perusahaan ini dituduh warga mencaplok lahan milik warga. 

tribunpekanbaru.com - Asul (50), warga Kampung Benteng Hulu, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, minta Presiden Joko Widodo mencabut izin PT Duta Swakarya Indah (DSI). Alasannya, 4 hektare lahannya tiba-tiba diklaim masuk dalam kawasan PT DSI sejak 2006 lalu.

"21 tahun kami berjuang mengelola lahan yang dulunya hutan itu, tiba-tiba diambil PT DSI. Ini bukan saya saja, banyak kami warga kecil yang dirugikan. Saya minta ketegasan Pak Presiden membekukan izin perusahaan itu," kata Asul, Minggu (22/12).

Dari 4 hektare lahannya di Kampung Benteng Hulu, 2 hektare sudah punya surat dari kecamatan sejak 2004, dan 2 hektare lagi belum. Di atas lahan tersebut sudah ditanami kelapa sawit.

"Begitu sawit berbuah pasir tiba-tiba dibenamkan oleh PT DSI. Kemudian mereka tanam sawit mereka. Kami protes dan berjuang namun kami diancam dilaporkan ke polisi," kata dia.

Nasib serupa dialami Supian (38), juga warga Kampung Benteng Hulu. Lahan milik Supian seluas 4 hektare merupakan warisan dari almarhum ayahnya. Supian memegang kepemilikan lahan berdasarkan SKGR yang terbit 1998. Lahannya tersebut berada di Kampung Dayun, Kecamatan Dayun.

"Kami sudah menanam sawit. Setelah sawit tumbuh dan berbuah pasir, kami tidak dibolehkan masuk ke sana oleh pihak PT DSI," kata Supian.

Supian mengaku sakit hati dengan upaya PT DSI yang mengambil kebun sawitnya. Pernah terbersit tindakan nekat, namun diurungkan karena PT DSI dianggap terlalu kuat dan diback-up kekuasaan.

"Mereka punya beking, sedangkan kita hanya masyarakat biasa yang fokus cari makan untuk anak istri. Lagian masyarakat juga dipecah belah, awalnya kompak, begitu datang aparat semua ketakutan," kata dia.

Ia dan Asul mengharapkan ketegasan pemerintah, Bupati Siak, Gubernur Riau, dan Presiden untuk segera mencabut izin PT DSI. "Tidak ada manfaatnya bagi warga kehadiran PT DSI di kampung kami, malah menyengsarakan," kata dia.

Upaya lain yang sudah ditempuh Supian, Asul, dkk adalah mengadu ke Komisi II DPRD Siak. Ketua Komisi II DPRD Siak, Sujarwo, juga sudah mengupayakan penyelesaian konflik lahan ini ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Bahkan dia sudah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Siak, minggu kemarin.

Halaman
12
Penulis: Mayonal Putra
Editor: rinaldi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved