Lahannya Masuk Konsesi, Warga di Siak Riau Minta Izin Perusahaan Ini Dicabut

SIAK - Asul (50), warga Kampung Benteng Hulu, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak meminta Presiden Joko Widodo mencabut izin PT Duta Swakarya Indah (DSI).

Alasannya, sebanyak 4 Ha lahannya tiba-tiba diklaim masuk ke dalam kawasan PT DSI sejak 2006 lalu.

"Dua puluh satu tahun kami berjuang untuk mengelola lahan yang dahulu hutan itu, tiba-tiba diambil PT DSI. Ini bukan saya saja, tapi banyak kami sebagai warga kecil yang dirugikan. Saya minta ketegasan Pak Presiden untuk membekukan izin perusahaan itu," kata Asul, Minggu (22/12/2019).

Dari 4 Ha lahan yang dimilikinya di Kampung Benteng Hulu, 2 Ha sudah mempunyai surat dari kecamatan sejak 2004 lalu dan 2 Ha lagi belum. Di atas lahan tersebut sudah ditanaminya kelapa sawit.

"Begitu kelapa sawit saya berbuah pasir tiba-tiba dibenamkan oleh pihak PT DSI. Kemudian mereka tanam sawit mereka. Kami protes dan berjuang namun kami diancam-ancam dilaporkan ke polisi," kata dia.

Nasib yang serupa juga dialami Supian (38), yang juga warga kampung Benteng Hulu. Nahasnya lagi, lahan milik Supian seluas 4 Ha merupakan lahan dari almarhum ayahnya. Supian memegang kepemilikan lahan berdasarkan SKGR yang terbit pada 1998. Lahannya tersebut berada di Kampung Dayun, Kecamatan Dayun.

"Kami sudah menanam sawit. Setelah sawit kami tumbuh dan berbuah pasir kami tidak dibolehkan masuk ke sana oleh pihak PT DSI," kata Supian.

Supian mengaku sakit hati dengan upaya PT DSI yang mengambil kebun sawitnya. Pernah terbesit tindakan nekat dihatinya, namun diurungkannya karena PT DSI tersebut terlalu kuat untuk dilawan.

"Mereka punya beking, sedangkan kita hanya masyarakat biasa, yang fokus mencari makan untuk anak istri. Lagian masyarakat juga dipecah belah, awalnya kompak begitu datang aparat semua pada ketakutan," kata dia.

Menurut dia, hanya pemerintahan yang dapat membantunya. Sebab, segala izin yang dimiliki PT DSI itu diberikan pemerintah. Ia dan Asul mengharapkan ketegasan pemerintah, bupati Siak, gubernur Riau dan presiden untuk segera mencabut izin PT DSI.