Breaking News:

Musim Kemarau

Musim Kemarau 2020 di Riau, Pengamat: Harus Ada Upaya Komprehensif Pencegahan Kebakaran Lahan

Koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintahan provinsi, kabupaten dan pusat terkait status kesiagaan musim kemarau mesti menjadi perhatian

Tribun Pekanbaru/Theo Rizky
FOTO ILUSTRASI - Kebakaran lahan terjadi di Jalan Teropong Desa Kubang Jaya, Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Jumat (11/10/2019). (TRIBUN PEKANBARU/THEO RIZKY). 

PEKANBARU - Pengamat Pemerintahan Universitas Riau (Unri) Tito Handoko mengatakan harus ada upaya penanganan secara komprehensif, untuk upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan tahun 2020.

Dimana diprediksi kemarau panjang lebih awal datang.

"Jadi memang pertama harus melihat upaya antisipasi, harus didorong intansi pemerintah secara tekhnis dalam penanganan bencana. Upaya antisipatif itu dilakukan Pemprov, pusat dan Pemkab,"ujar Tito Handoko kepada tribunpekanbaru.com Senin (23/12/2019).

Terpenting dalam upaya antisipatif harus melibatkan tidak hanya pemerintah melainkan semua pihak misalnya NGO harus dilibatkan.

"Instansi pemerintah juga harus memproyeksikan target bencana tidak terjadi, maka harus disediakan dengan anggaran, penyusunan anggaran dan rumusan anggaran harus disiapkan lebih matang," jelas Tito.

Koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintahan provinsi, kabupaten dan pusat terkait status kesiagaan dan lainnya mesti menjadi perhatian.

"Kalau memang bencana kemarau cepat datang, maka harus lebih cepat koordinasi untuk menyamakan persepsi, apa yang harus dilakukan, terutama dalam penganggaran"jelas Tito.

Karena, kata Tito, jika sejalan tidak akan ada saling menyalahkan antara pemerintah baik itu provinsi dan kabupaten, serta Pusat. Tidak ada saling klaim kewenangan sebagaimana yang terjadi pada tahun 2019 saat terjadi kebakaran.

"Terakhir keterlibatan aktor di luar pemerintahan baik itu Corporasi, NGO dan masyarakat. Jangan pada saat bencana karhutla baru dilibatkan masyarakat,"ujar Tito.

Karena dari riset yang dilakukan pihaknya, masyarakat hanya dilibatkan saat kebakaran saja, upaya memperkuat masyarakat peduli api dan masyarakat gambut mesti dilakukan.

"Maka kuncinya, upaya penanganan mesti komprehensif. Korporasi juga harus mempersiapkan diri menghadapi bencana, terutama peralatan pantau kebakaran sebagai upaya pencegahan dini,"jelas Tito.

Selanjutnya penegakan hukum juga harus tegas sebagai efek jera, harus transparan dilakukan, sehingga masyarakat bisa melihat langsung.

"Bila memang ada sanksi membekukan izin maka harus dijatuhkan sanksi yang jelas, jangan sampai berhenti proses hukumnya,"ujar Tito. (Tribunpekanbaru.com/Nasuha Nasution)

Penulis: Nasuha Nasution
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved