Kendaraan Plat Merah Hingga Mobil CPO Dilarang Pakai BBM Jenis Ini

Kendaraan bermotor dengan tanda nomor kendaraan warna dasar merah, mobil TNI/Polri, dan sarana transportasi air pemerintah tidak boleh pakai premium.

Kendaraan Plat Merah Hingga Mobil CPO Dilarang Pakai BBM Jenis Ini
Tribun Pekanbaru/Doddy Vladimir
Ratusan kendaraan dinas yang dikandangkan di halaman Gedung Daerah selama libur hari raya Idul Fitri beberapa waktu lalu. Gubri mengeluarkan Surat Edaran yang tidak membenarkan kendaraan berplat merah pakai BBM premium dan biosolar. (Tribunpekanbaru.com/Doddy Vladimir) 

Kendaraan Plat Merah Hingga Mobil CPO Dilarang Pakai BBM Jenis Ini

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengeluarkan Surat Edaran Nomor 199/SE/2019 tentang imbauan sosialisasi dan pembatasan penggunaan jenis bahan bakar minyak (BBM) khusus penugasan sesuai peruntukan.

Surat edaran tersebut sudah dilayangkan ke seluruh kabupaten dan kota se Provinsi Riau untuk segera ditindaklanjuti dan dijalankan di masing-masing daerah.

Dalam surat edaran itu juga dijelaskan, bahwa kendaraan bermotor dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar merah, mobil TNI/Polri, dan sarana transportasi air milik pemerintah, agar tidak menggunakan bahan bakar jenis Biosolar dan Premium.

Selain itu, melalui surat edaran tersebut, Gubri juga mengimbau untuk kendaraan industri, pengangkutan hasil perkebunan, pertambangan, dan kehutanan, seperti mobil tangki CPO, angkutan kayu hutan tanaman industri (balak kayu), angkutan tambang batu bara, dan truk molen (semen), agar tidak menggunakan bahan bakar jenis biosolar/solar bersubsidi.

Ujian Nasional 2020, Kisi-kisi Soal UN 2020 SMA Jurusan IPA Mata Pelajaran Matematika

Jadi Daerah Rendah Karbon, Ini Langkah yang Dilakukan Pemprov Riau

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, Indra Agus, Selasa (14/1/2020) mengatakan, surat edaran tersebut dikeluarkan oleh Pemprov Riau merupakan tindaklanjut dari hasil rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga tentang penyaluran BBM bersubsidi dan gas elpiji 3 kilogram bersubsidi bahwa penyalurannya harus tepat sasaran.

"Ini juga merupakan tindaklanjut dari kesepakatan Mendagri, Kapolri, Menteri ESDM dan BPH Nigas, serta Pertamina dalam mengawasi penyaluran BBM bersubsidi. Kita sudah tindaklanjuti dengan surat edaran gubernur. Nanti kita juga akan MoU dengan bupati, wali kota, Kapolda, Kapolres, Pertamina,dan Hiswana Migas di Provinsi Riau," kata Indra.

Pihaknya berharap dengan adanya aturan yang dikeluarkan oleh Pemprov Riau ini penyaluran BBM dan gas elpiji bersubsidi bisa tepat sasaran.

Sebab selama ini dilapangan banyak orang-orang kaya yang ikut menikmati BBM dan gas elpiji bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin.

"Harapan kita dengan kebijakan ini penerima subsidi itu benar-benar masyarakat yang layak menerima. Bagi masyarakat yang mampu silakan gunakan BBM non subsidi seperti, Pertalite dan Pertamax Turbo," ucapnya. (Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgio)

Penulis: Syaiful Misgio
Editor: Hendra Efivanias
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved