Berita Riau

NEWS VIDEO: Gubernur Syamsuar Sebut 200 Ribu Hektare Lahan di Riau Masuk Target Tora 2020

"Saya sudah sampaikan kepada seluruh bupati dan walikota agar progres Tora di tahun 2020 ini bisa tercapai. Bahkan kalau bisa melebihi target,"kata

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar berharap progres Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) di Provinsi Riau pada tahun 2020 ini bisa mencapai target yang ditetapkan.

Pemprov Riau tahun ini menargetkan Tora yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebanyak 200 ribu hektare lebih.

"Saya sudah sampaikan kepada seluruh bupati dan walikota agar progres Tora di tahun 2020 ini bisa tercapai. Bahkan kalau bisa melebihi target,"kata Syamsuar usai membuka acara sosialisasi dukungan pemerintah daerahdalam percepatan penyelesaian Tora tahun 2020, di Gedung Daerah, Jalan Diponegoro Pekanbaru, Senin (13/1/2020).

"Banyak tanah masyarakat yang masuk kawasan hutan yang bisa dimanfaatkan untuk Tora. Khusunya yang sudah ada permukiman, dan ini kesempatan baik. Termasuk juga kantor-kantor yang belum ada sertifikatnya," ujarnya.

Selain itu, ada juga ruas jalan kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau yang ternyata juga masuk kawasan hutan. Bahkan berdasarkan laporan dari kabupaten kota kepada Pemprov Riau, ada 4 ribu kilometer jalan kabupaten kota di Riau yang ternyata masuk dalam kawasan huta.

"Iya, ada sekitar 4 ribu kilo. Begitu juga jalan provinsi, jadi ini kesempatan kita untuk mengurus jalan yang masuk kawasan hutan di keluarkan dari kawasan hutan dan diimasukkan ke Tora, sehingga jalan - jalan itu tidak hanya pinjam pakai, tapi bisa menjadi aset untuk daerah," ujarnya.

Gubri Syamsuar meminta dukungan dari kabupaten kota untuk serius melakukan inventarisis kawasan permukiman di Riau yang masuk kawasan hutan. Termasuk untuk lahan yang tidak bertuan dan memicu konflik antara perusahaan dan masyarakat agar diusulkan menjadi Tora agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dengan kekuatan hukum yang tetap.

"Termasuk lahan HGU milik perusahaan yang tidak dimanfaatkan itu diusulkan saja pencabutan izin HGUnya supaya ini bisa kita Tora kan saja dan kita serahkan kepada masyarakat setempat supaya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat," katanya.

Syamsuar mengungkapkan, bagi HGU yang tidak jelas siapa tuanya. Dirinya menyarankan kepada pemerintah kabupaten kota agar segera mengusulkan ke provinsi untuk dicabut izin HGUnya. Dengan demikian, lahan tersebut bisa diserahkan ke masyarakat melalui Tora yang nantinya langsung disertifikatkan.

"Kalau ada lahan tidak bertuan jangan kita biarkan terus menenerus. Itu lah yang menyebabkan sengketa dan kebakaran lahan. Jadi kalau ada lahan yang tidak jelas siapa tuanya, atau ada tuannya tapi tidak pernah dikerjakan, kita manfaatkan saja. Tidak usah ragu-ragu, presiden, kapolri, kejaksaan kan sudah menginstruksikan seperti itu," kata Syamsuar menyampaikan pesan kepada bupati dan walikota yang hadir salam rapat tersebut.

"Kalau lahan ini bisa kita manfaatkan, saya yakin masyarakat kita akan sejahtera. Karena bagaimana pun orang butuh lahan," imbuhnya.

Gubri Syamsuar mengungkapkan, selama ini yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Tora dan perhutanan sosial adalah terkait belum adanya data yang valid siapa saja masyarakat yang bisa menerima lahan dari Tora dan perhutanan sosial ini.

"Masak mencari orang untuk dikasih lahan susah. Padahal kalau mau turun saja ke desa-desa tak susah mencari orangnya. Yang penting jangan sampai orang dari luar dibawa, tidak setuju saya. Jadi yang berhak mendapatkan Tora dan perhutanan sosial yang orang yang ada di kampung itu,"

Penulis: Syaiful Misgio
Editor: David Tobing
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved