Berita Riau

DENDA Rp 20 Juta, Hukuman Penjara 20 Tahun, DILARANG Masuk Hutan Kerumutan, Plang Larangan Dipasang

Plang tanda larangan ini dipasang mulai dari pintu masuk kawasan SM Kerumutan Utara, perbatasan Desa Teluk Binjai dan Teluk Meranti kurang kebih 800 M

DENDA Rp 20 Juta, Hukuman Penjara 20 Tahun, DILARANG Masuk Hutan Kerumutan, Plang Larangan Dipasang
Tribun Pekanbaru/Rizky Armanda
DENDA Rp 20 Juta, Hukuman Penjara 20 Tahun, DILARANG Masuk Hutan Kerumutan, Plang Larangan Dipasang 

DENDA Rp 20 Juta, Hukuman Penjara 20 Tahun, DILARANG Masuk Hutan Kerumutan, Plang Larangan Dipasang

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Tim dari Resort Teluk Meranti, dibantu personel Resort lainnya di jajaran Bidang Wilayah I BBKSDA Riau, melakukan kegiatan pemasangan plang tanda larangan di Hutan Suaka Margasatwa (SM) Kerumutan, Selasa (14/1/2020) kemarin.

Kegiatan ini merupakan bagian dari operasi penertiban illegal logging di kawasan itu.

Termasuk untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Tim resort turut dibantu personel Babinsa dan Bhabinkamtibmas setempat.

Dian Indriati, selaku Humas BBKSDA Riau menjelaskan, jumlah papan larangan yang dipasang berjumlah 14 buah.

Adapun tulisan di plang tersebut yaitu "Kawasan Hutan Negara, Suaka Margasatwa Kerumutan. Dilarang memasuki dan melakukan kegiatan di dalam kawasan ini tanpa izin".

"Plang tanda larangan ini dipasang mulai dari pintu masuk kawasan SM Kerumutan Utara, perbatasan Desa Teluk Binjai dan Teluk Meranti kurang kebih 800 meter sebelum masuk batas kawasan SM Kerumutan, tepat di tapal batas SM Kerumutan," sebut Dian pada Rabu (15/1/2020).

Pemasangan plang diteruskan ke arah selatan di sepanjang kiri kanan Sungai Kerumutan, yang menjadi tempat perakitan kayu dan lokasi pembalakan liar di dalam kawasan SM Kerumutan.

"Pemasangan juga dilakukan di lokasi parit atau kanal yg menjadi akses keluar kayu ilegal yang berada di dalam kawasan SM Kerumutan, yaitu di Parit Rijal Desa Teluk Binjai, dan Kelurahan Teluk Meranti, di Parit Mega dan Parit Pago," tuturnya.

Dian mengingatkan, bagi masyarakat, penting untuk diketahui bahwa kawasan SM Kerumutan, merupakan kawasan milik negara.

Dimana dilarang untuk memasuki dan melakukan aktivitas tanpa izin Balai Besar KSDA Riau, sebagai pengelola kawasan.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAE, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

"Bagi siapa pun yang melanggar akan dikenai sanksi. Bagi pelanggaran perorangan dikenai sanksi hukuman penjara maksimal 15 tahun dan atau denda maksimal Rp10 juta. Sedangkan bagi korporasi hukuman penjara maksimal 20 tahun dan atau denda maksimal Rp 20 juta," tutupnya.

Kawasan Hutan Kerumutan - Tribunpekanbaru.com / Rizky Armanda.

Penulis: Rizky Armanda
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved