DBD di Riau

DBD di Bengkalis Riau Pada 2019 Sebanyak 838 Kasus, Dinkes Bentuk Pokjanal Hingga Desa dan Kelurahan

Kasus DBD di Bengkalis hingga tanggal 30 November 2019 lalu tercatat Dinas Kesehatan Bengkalis sebanyak 838 kasus.

DBD di Bengkalis Riau Pada 2019 Sebanyak 838 Kasus, Dinkes Bentuk Pokjanal Hingga Desa dan Kelurahan
Kompas/Agus Susanto
FOTO ILUSTRASI - Pekerja melakukan pengasapan untuk mencegah penyakit demam berdarah dengue 

BENGKALIS - Kasus Demam Berdarah Dengeu (DBD) di Bengkalis hingga tanggal 30 November 2019 lalu tercatat Dinas Kesehatan Bengkalis sebanyak 838 kasus.

Dengan kematian akibat DBD ini ada sembilan kasus.

Penderita terbanyak terjadi di Kecamatan Mandau yakni 385 kasus dengan empat kematian akibat DBD tersebut. Kemudian Kecamatan Bathin Solapan sebanyak 209 kasus dengan satu kematian akibat DBD.

Selanjutnya Kecamatan Pinggir sebanyak 114 kasus dengan tiga kematian. Dikuti Kecamatan Bengkalis sebanyak 44 kasus, Kecamatan Bantan sebanyak 23 kasus, Kecamatan Rupat sebanyak 15 kasus.

Sedangkan Kecamatan Bandar Laksamana sebanyak 18 kasus, Kecamatan Talang Muandau sebanyak 15 kasus. Selanjutnya Kecamatan Bukit Batu sebanyak 13 kasus, Kecamatan Siak Kecil sebanyak sembilan kasus, dan Kecamatan Rupat Utara sebanyak satu kasus dengan satu kematian.

Dengan kondisi ini Dinas Kesehatan Bengkalis terus berupaya mencari solusi untuk menekan tingginya kasus demam berdarah dengue (DBD) di daerah ini. Beberapa kecamatan bahkan telah membentuk satu wadah yaitu kelompok kerja operasional (Pokjanal) DBD.

Menurut Alwizar Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Bengkalis Pokjanal DBD Kecamatan yang dibentuk ini berfungsi monitoring, pengawasan, supervisi, dan pembinaan terhadap Pokjanal DBD ditingkat bawahnya yakni di tingkat desa dan kelurahan untuk melakukan pencegahan DBD di desa dan Kelurahan.

"Pencegahan dan pengendalian penyakit adalah menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya oleh Puskesmas atau dinas kesehatan kes (dinkes) saja. Pokjanal yang dibentuk merupakan bentuk peranan semua pihak dalam pencegahan dan pengendalian DBD di Bengkalis," ungkapnya.

Pihaknya berharap Pokjanal di Kecamatan bisa memfasilitasi setiap desa dan kelurahan agar juga membentuk Pokjanal DBD tingkat Desa dan Kelurahan.

Seperti Pokjanal DBD Kecamatan Bengkalis beberapa waktu lalu, bahkan mereka juga sudah memiliki Pokjanal Desa dan Kelurahaan akan melakukan pembinaan operasional yang bersifat teknis fasilitatif kepada Pokjanal DBD desa dan kelurahan dalam melakukan pencegahan.

Menurut dia program kerja Pokjanal demam berdarah desa dan kelurahan bersifat lebih teknis, diantaranya penyuluhan, penggerakan peran serta masyarakat, dan pemantauan jentik berkala (PJB).

Untuk itu wajib dibentuk dalam setiap jenjang administrasi pemerintahan, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1864/Bangda, tanggal 30 April 2019 yang lalu.

Dinas Kesehatan Bengkalis pada Kamis kemarin telah mengelar Rapat Koordinasi dengan Pokjanal DBD Kecamatan Bengkalis.

Mereka telah berkomitmen agar seluruh Desa dan Keluarahan di kecamatan ini memiliki Pokjanal DBD hingga akhir Januari 2020 mendatang.

Sehingga peranan pencegahan bisa berjalan lebih efektif.(Tribunpekanbaru.com/Muhammad Natsir)

Penulis: Muhammad Natsir
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved