Berita Riau

Sujarwo Urai Awal Masalah dari Pajak, PT DSI Tak Hadiri Hearing dengan Komisi II DPRD Siak Riau

Ketua Komisi II DPRD Siak, Sujarwo mengurai permasalahan PT Duta Swakarya Indah (DSI) dari persoalan pajak.

Sujarwo Urai Awal Masalah dari Pajak, PT DSI Tak Hadiri Hearing dengan Komisi II DPRD Siak Riau
TRIBUNPEKANBARU/MAYONAL PUTRA
Kepala KP2KP Siak Jefrinaldi dan jajaran serta pimpinan OPD, camat dan kades hadir pada RDP dengan komisi II DPRD Siak terkait masalah PT DSI, Selasa (21/1/2020) di DPRD Siak. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, SIAK - PT Duta Swakarya Indah (DSI) tidak datang pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Siak, Selasa (21/1/2020).

Hal tersebut membuat Ketua Komisi II Sujarwo yang memimpin rapat mengatakan, jika tidak patuh izin PT DSI bakal diusulkan ke Bupati Siak untuk dicabut.

Rapat dihadiri oleh Wakil Ketua I DPRD Siak Fairus, anggota Komisi II Indra Gunawan dan Zulfaini. Selain itu juga hadir Kepala Kantor Penyuluhan Pelayanan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) Siak Jefrinaldi, Kasi Hubungan Hukum Pertanahan BPN Slamet Sutrisno, Kepala DPMPTSP Siak Herianto, camat dan para penghulu kampung.

Sujarwo mengurai permasalahan itu dari persoalan pajak. Jefrinaldi menjelaskan 3 kewajiban PT DSI yang selama ini sudah dilaksanakannya. Namun, masih terjadi perbedaan wajib pajak yang dibayarkan dari regulasinya.

Menurut Jefrinaldi, PT DSI hanya membayar PBB dan P3 untuk seluas 3.500 Ha dari IUP 8.000 Ha.

Pada 2017, pihaknya meminta agar pembayaran 8.000 Ha sesuai perolehan IUP. Namun, PT DSI tidak mematuhi malah mengurangi luas perkebunannya.

"Mereka kemudian membayar pajak hanya untuk 2.800 Ha. Padahal regulasi kita basisnya adalah IUP. Maka pada 2017 itu kita sudah tetapkan pajak PT DSI untuk 8.000 Ha," terangnya.

Meski demikian, perusahaan milik Mery ini justru mengajukan keberatan ke Kanwil DJP Riau di Pekanbaru. Hingga saat ini, belum ada keputusan dari pengadilan perpajakan.

"Jika nanti PT DSI kalah, kekurangan bayarnya sejak perolehan IUP itu akan kami tagih. Kalau ini berhasil sehingga DBH dari sektor pajak untuk Pemkab Siak bakal sangat banyak," ujar Jefrinaldi.

Slamet Sutrisno awalnya menyebut plesetan akronim PT DSI. "Sebenarnya namanya kan bagus, Duta Swakarya Indah, karena banyak masalah menjadi Derita Semua Instansi (DSI). Begitulah PT DSI," kata dia.

Halaman
123
Penulis: Mayonal Putra
Editor: Nurul Qomariah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved