Pasar Cik Puan Masih Tak Jelas, Pemprov Upayakan Pembangunannya Pakai Dana APBN

Sampai saat ini pembangunan gedung Pasar Cik Puan masih mangkrak karena tidak ada kesepakatan antara Pemprov Riau dan Pemko Pekanbaru.

Pasar Cik Puan Masih Tak Jelas, Pemprov Upayakan Pembangunannya Pakai Dana APBN
TRIBUN PEKANBARU/THEOR RIZKY
Bangunan Pasar Cik Puan sampai saat ini masih terbengkalai. 

tribunpekanbaru.com - Nasib kelanjutan Pasar Cik Puan yang berada di Jalan Tuanku Tambusai, hingga saat ini belum ada kejelasan. Meskipun sejumlah pihak sudah menaruh perhatian terhadap pasar yang sudah bertahun-tahun mangkrak ini.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sejauh ini mengaku belum bisa menyampaikan perkembangan terbaru terkait kelanjutan pembangunan Pasar Cik Puan tersebut. Meskipun sebelumnya sempat muncul wacana jika pasar tersebut akan dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Sampai saat ini kami belum mendapatkan perkembangannya. Kita belum dapat kepastian soal rencana itu. Kita lihat ke depan, sehingga kita belum bisa menjelaskan teknisnya," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Riau, Muhammad Abduh, Rabu (29/1).

Pihaknya akan coba terus memantau dan berkomunikasi lebih intensif dengan pemerintah pusat terkait rencana itu, agar rencana pembangunan Pasar Cik Puan menggunakan dana APBN bisa tercapai. "Kita terus berupaya agar pembangunan Pasar Cik Puan dapat dibiayai oleh APBN," ujarnya.

Pihaknya mengklaim, keinginan Pemprov Riau yang ingin melanjutkan pembangunan Pasar Cik Puan dengan anggaran pusat, karena sesuai keinginan pedagang. Sebabnya jika dilanjutkan dengan swasta, pedagang khawatir ke depan mereka akan diberikan biaya sewa kios dan biaya lainya yang tinggi.

"Karena di pusat itu ada anggaran yang bisa membangun pasar. Dan itu sudah banyak pasar tradisional di Indonesia yang dibiayai oleh APBN," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau, Karmila Sari, menyorot nasib Pasar Cik Puan Pekanbaru yang sudah terbengkalai cukup lama, karena ada perbedaan pendapat antara Pemprov Riau dengan Pemko Pekanbaru.

Pasar yang kerap dikenal dengan sebutan Pasar Loket ini dibangun semasa pemerintahan Wali Kota Pekanbaru Herman Abdullah, namun hingga hari ini pembangunannya tak kunjung belum tuntas.

Alasannya, Pemko Pekanbaru ingin menyerahkan pembangunan pasar kepada pihak ketiga, sementara Pemprov Riau selaku pemilik sebagian lahan, meminta agar Pemko membangun dengan dana APBD Pekanbaru.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri, sambung Karmila, sudah menyarankan agar lahan itu dihibahkan saja daripada aset tersebut dibiarkan terlantar seperti hari ini. Namun Karmila menegaskan, pihaknya mendukung hibah aset ini dengan syarat dibangun dengan APBD Kota Pekanbaru.

"Pemprov dan Pemko harus berkoordinasi, kita di provinsi tidak ada Dinas Pasar, makanya harus Pemko yang membangun. Jangan semuanya harus dipihakketigakan. Kalau dari Pemko kan bisa dibuat BUMD untuk mengelolanya," katanya lagi. (smg)

Penulis: Syaiful Misgio
Editor: rinaldi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved