Terkait Rencana Pemerintah Hapus Honorer, Sekda Tegaskan Dumai Masih Butuh

Sekda Dumai Herdi Salioso menyebut, Dumai masih membutuhkan tenaga honorer untuk membantuk pelayanan publik.

Istimewa
Sekretaris Daerah Kota Dumai Herdi Salioso saat meninjau SKD CPNS Dumai, (2/2/2020). 

tribunpekanbaru.com - Sekretaris Daerah Kota Dumai, Herdi Salioso, menegaskan Pemko Dumai belum membahas persoalan pengurangan tenaga honorer dan kontrak. Hal ini terkait dengan rencana pemerintah pusat yang ingin menghapus tenaga honorer dan kontrak secara bertahap.

"Sejauh ini belum ada rencana membahas pengurangan tenaga honor, sebab kita masih membutuhkan tenaga honorer untuk membantu kerja ASN di masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah)," kata Herdi, Minggu (2/2), setelah meninjau pelaksanaan tes SKD CPNS di kampus STIA Lancang Kuning Dumai.

Menurutnya, penghapusan tenaga honorer tersebut tidak serta merta langsung dilakukan. Tentunya harus ada solusi, dan pemerintah pusat menurutnya akan mendorong pegawai honorer untuk menjadi PPPK atau PNS, sehingga ada masa transisinya.

"Terkecuali APBD kita sudah tidak mampu lagi membiayai tenaga honorer, maka akan terjadi pemangkasan. Namun sejauh ini APBD Dumai masih mampu, jadi belum ada rencana pengurangan," terangnya.

Herdi mengaku, sejauh ini tenaga honorer sangat membantu pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Jika dihapuskan, tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat.

"Kita masih membutuhkan tenaga honorer. Meskipun begitu, jika aturan sudah dibuat oleh pemerintah, kita tetap akan melaksanakan, karena itu aturan yang telah ditetapkan," terangnya.

Dia mengaku, hingga saat ini peraturan tentang penghapusan tenaga honorer belum ada diterima, sehingga saat ini Pemerintah Kota Dumai masih menggunakan jasa tenaga honorer.

Herdi menambahkan, sesuai informasi awal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), tentunya akan memberikan masa transisi kepada pegawai honorer untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Masa transisi yang diberikan selama 5 tahun. Dalam masa transisi itu, tenaga honorer didorong untuk mengikuti seleksi PPPK atau CPNS," tuturnya.

Sementara, akibat adanya informasi penghapusan tenaga honorer ini, sejumlah pegawai honorer di Kota Dumai sudah mulai merasa resah. Seperti yang diungkapkan salah satu tenaga honorer yang enggan disebutkan namanya.

"Kami baca berita, Menpan RB akan menghapus tenaga honorer. Kalau berita itu benar, kami jadi khawatir," sebutnya.

Dia berharap, jika memang akan dihapus, pemerintah hendaknya memfasilitasi pegawai honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Kami mau pemerintah memfasilitasi kami menjadi pegawai PPPK, apalagi kami sudah menjadi tenaga honorer lebih dari lima tahun," katanya. (dkp)

Penulis: Donny Kusuma Putra
Editor: rinaldi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved