Kasus Korupsi di Diskominfo Pekanbaru

Rugikan Negara Rp 3,9 M, Ini Pasal yang Menjerat 2 Tersangka Kasus Korupsi di Diskominfo Pekanbaru

Jaksa Pidsus Kejati Riau akhirnya menetapkan tersangka setelah melewati serangkaian proses penyelidikan hingga penyidikan.

Rugikan Negara Rp 3,9 M, Ini Pasal yang Menjerat 2 Tersangka Kasus Korupsi di Diskominfo Pekanbaru
Tribun Pekanbaru/Doddy Vladimir
Kepala Kejati Riau, Mia Amiati memberikan keterangan kepada wartawan saat ekspos terkait kasus dugaan korupsi pengadaan video wall di Dinas Komunikasi Informatika (Diskominfo), Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru di Aula Kejati Riau, Kamis (6/2/2020). (www.tribunpekanbaru.com/Doddy Vladimir). 

Rugikan Negara Rp 3,9 M Lebih, Ini Pasal yang Menjerat 2 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Diskominfo Pekanbaru

PEKANBARU - Dua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan video wall di Dinas Komunikasi Informatika (Diskominfo), Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dinilai bertanggungjawab dalam perkara yang menimbulkan kerugian negara senilai Rp3,9 miliar lebih.

Jaksa penyidik dari Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau akhirnya menetapkan tersangka setelah melewati serangkaian proses penyelidikan hingga penyidikan.

"Dua tersangka tersebut masing-masing berinisial VH, aparatur sipil negara (ASN), selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Kemudian inisial AMI, selaku Direktur CV. Solusi Arya Prima, yang dalam hal ini merupakan pihak penyedia barang," kata Kepala Kejati Riau Mia Amiati, didampingi Aspidsus Hilman Azazi, Kasi Penkum dan Humas Muspidauan, dan beberapa orang pejabat lainnya, Kamis (6/2/2020).

Kedua tersangka disangkakan Pasal 2 ayat (1) junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dengan subsider Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Sebelumnya, pengusutan perkara yang terjadi pada tahun 2017 itu dilakukan berdasarkan laporan yang diterima Korps Adhyaksa Riau.

Menanggapi laporan itu, Kejati Riau kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlid) dengan Nomor : PRINT-11/L.4/Fd.1/10/2019.

Surat itu ditandatangani oleh Kepala Kejati (Kajati) Riau Uung Abdul Syakur pada 30 Oktober 2019 kemarin.

Dari informasi yang dihimpun, pengadaan video wall itu bertujuan untuk mengusung visi Kota Pekanbaru sebagai Smart City. Anggaran dialokasikan dalan APBD Pekanbaru 2017 sebesar Rp4,4 miliar lebih.

Halaman
123
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved