Wakil Rakyat di DPRD Pelalawan Batal Sahkan Ranperda Trantibum karena Rapat Paripurna Tak Quorum

Wakil Rakyat di DPRD Pelalawan Batal Sahkan Ranperda Trantibum karena Rapat Paripurna Tak Quorum

TRIBUNPEKANBARU.COM, PELALAWAN - Dewan Perwakila Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan Riau terpaksa menunda pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) pada Senin (10/2/2020) malam.

Pasalnya, rapat paripurna yang digelar DPRD tidak memenuhi qorum dalam mengambil keputusan untuk mengesahkan Ranperda itu menjadi Perda.

Jumlah anggota dewan yang hadir tidak mencukupi sesuai dengan tata tertib dan mekanisme di DPRD yang berakibat pada kelanjutan paripurna.

Sejatinya rapat paripurna pengesahan Ranperda Trantibum diselenggarakan jam 20.00 wib sesuai undangan. Para tamu dari pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah berdatangan serta beberapa anggot dewan.

Bupati Pelalawan HM Harris sudah tiba di gedung dewan.

Bahkan unsur Furkopimda juga telah hadir seperti Kajari Pelalawan Nophy Tennophero Suoth SH MH, Kepala Pengadilan Negeri (PN) Bambang Setyawan SH MH, dan Kapolsek Pangkalan Kerinci AKP Novaldi.

Ketika seluruh peserta sidang dan tamu undang memasuki ruang sidang di lantai dua, rapat dipimpin Ketua DPRD Adi Sukemi didampingi Wakil Ketua ll Anton Sugianto.

Setelah Sekretaris DPRD, Tengku Ridwan Mustafa membacakan daftar hadir ternyata hanya 20 dari 35 wakil rakyat yang hadir.

Sedangkan 15 orang lagi tidak datang dengan berbagai alasan tertentu.