Berita Riau

NEWS VIDEO: Bantuan Hukum Gratis Warga Miskin di Riau, DPRD: Bawa Suket Tidak Mampu

"Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang kurang mampu yang tersangkut masalah hukum baik pidana maupun perdata, pemerintah sudah menyiapkan bantuan hukum dan s

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Bagi warga miskin yang tersandung masalah hukum, baik pidana maupun perdata tidak perlu bingung untuk mencari bantuan hukum.

Sebab pemerintah sudah diberikan amanat untuk menyiapkan pengacara bagi warga miskin yang sedang bermasalah dengan hukum.

"Sesuai Perda nomor 3 tahun 2015 tentang bantuah hukum untuk masyarakat miskin, disebutkan bahwa pemerintah harus menyiapkan pendampingan hukum atau pengacara secara gratis kepada masyarakat miskin yang sedang menghadapi masalah hukum, baik perdana maupun pidana," kata Anggota Komisi V DPRD Riau, Kasir disela kegiatan Sosialisasi Perda (Sosper) di Jalan Labersa, Simpang Tiga Pekanbaru, Kamis (13/2/2020).

"Caranya, warga yang punya kasus hukum itu melaporkan kepada pemerintah (Biro Hukum Pemprov Riau) bisa juga ke dewan (DPRD Riau) dengan menyampaikan kronologis kejadiannya dan melampirkan surat keterangan tidak mampu," ujar Kasir.

Sejauh ini pemerintah daerah sudah menyiapkan lembaga bantuan hukum yang siap untuk memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat miskin di Riau. Sehingga warga miskin ini tidak perlu pusing lagi memikirkan biaya untuk membayar pengacara saat menghadapi masalah hukum.

"Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang kurang mampu yang tersangkut masalah hukum baik pidana maupun perdata, pemerintah sudah menyiapkan bantuan hukum dan siap untuk memberikan pendampingan hukum secara gratis tanpa dipungut biaya," ucapnya.

Politisi Partai Hanura ini memberikan contoh, misalnya ada warga yang tahanya bersengketa, diserobot oleh orang lain, sementara warga ini memiliki legalitas yang sah dan kuat, itu silahkan laporkan ke Pemprov Riau atau ke DPRD Riau dengan membawa bukti-bukti pendukung yang kuat.

"Itu nanti akan dilakukan pendampingan hukum, diproses ke kejaksaan, sampai ke hakim itu semua akan dibantu oleh pengacara yang disiapkan oleh pemerintah dan itu semuanya gratis," kata anggota DPRD Riau Dapil Kota Pekanbaru ini.

Pihaknya di DPRD Riau siap untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan Perda nomor 3 tahun 2015 tentang bantuah hukum untuk masyarakat miskin di Riau.

Sebab pihaknya sebagai Wakil rakyat tidak ingin ada perlakuan yang tidak adil dalam proses penegakan hukum kepada masyarakat miskin yang tidak mampu membayar pengacara mahal untuk membantu proses pendampingan hukumnya.

"Kita siap untuk mengawasi pelaksanaanya di lapangan. Jangan sampai ada warga kurang mampu yang tersandung masalah hukum divonis berat, sedangkan masyarakat yang mampu diberikan keringanan. Dinegara kita hukum itu sebagai panglima yang bisa memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Itu yang kita inginkan. Jangan sampai ada warga yang hanya maling mangga dihukum sampai tiga tahun. Sementara yang maling sepeda motor cuma dihukum dua bulan, kan tidak bisa seperti itu," kata Kasir. (Syaiful Misgiono)

Penulis: Syaiful Misgio
Editor: David Tobing
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved