Demonstran Geruduk Polda Riau

Demo di Polda Riau, Massa Minta Wabup Bengkalis Segera Diadili Seperti 3 Terdakwa Sebelumnya

Dalam perkara korupsi yang menyeret nama Muhammad, sebelumnya sebanyak tiga orang pesakitan, sudah disidangkan dan menjalani vonis.

Demo di Polda Riau, Massa Minta Wabup Bengkalis Segera Diadili Seperti 3 Terdakwa Sebelumnya
Tribun Pekanbaru/Doddy Vladimir
Ribuan orang yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Bengkalis mendatangi Kantor Ditreskrimsus Polda Riau, Selasa (18/2/2020). (www.tribunpekanbaru.com/Doddy Vladimir) 

PEKANBARU - Seribuan masyarakat Bengkalis yang menggelar aksi demo di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau dan Kejati Riau, meminta agar Plt Bupati Bengkalis Muhammad segera ditangkap dan diadili.

"Tangkap Muhammad, tangkap" teriak massa yang berdemo, Selasa (18/2/2020).

Dalam perkara korupsi yang menyeret nama Muhammad, sebelumnya sebanyak tiga orang pesakitan, sudah disidangkan dan menjalani vonis.

Dalam nota dakwaan JPU terhadap ketiga orang terdakwa kala itu terungkap, korupsi dilakukan pada tahun 2013 di Kantor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau.

Pada dinas itu terdapat paket pekerjaan pengadaan dan pemasangan PE 100 DN 500 mm dengan anggaran sebesar Rp3.836.545.000 yang bersumber dari APBD Riau. 

Ketika itu Muhammad bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran adalah SF Harianto. 

Pada saat lelang diumumkan pada tanggal 14 Mei 2013 hingga 21 Mei 2013 melalui website LPSE Riau www.lpse.riau.go.id, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen adalah sejumlah Rp3.828.770.000. 

Saat lelang dimulai saksi Harris Anggara alias Lion Tjai selaku Direktur PT Cipta Karya Bangun Nusa mengaku sebagai supplier pipa dari Medan dan memakai tiga perusahaan untuk mengikuti lelang, yakni PT Panotari Raja, PT Harry Graha Karya dam PT Andry Karya Cipta.

Dalam pelaksanaan pipa terdapat penyimpangan dalam proses pelelangan. Terdapat kesamaan dukungan teknis barang/spesifikasi teknik yang ditawarkan antara dokumen ketiga perusahaan fiktif.

Terdakwa Sabar bersama Harris Anggara secara leluasa melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500 mm TA 2013 secara tidak benar. Pipa transmisi yang dipasang tidak sesuai dengan SNI Nomor 4829.2:2012 maupun SNI Nomor 06-4829-2005, yang berarti material atau bahan baku yang digunakan tidak sesuai dengan standar mutu.

Pengujian terhadap kekuatan hidrostatik pipa selama 65 jam pada suhu 80°c akan tetapi pada saat dilakukan pengujian yaitu pada jam ke 36:24 pipa yang diuji tersebut pecah.

Selain itu, pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500 mm TA 2013 telah terjadi keterlambatan 28 hari kerja.   

Seharusnya, kontraktor pelaksana PT Panotari Raja diberlakukan denda keterlambatan, pemutusan kontrak, dan pencairan jaminan pelaksanaan. Namun hal itu tidak dilakukan Dinas PU Riau. Diduga, Dinas PU Riau merekayasa serah terima pertama pekerjaan atau Provisional Hand Over. 

Dalam proses pelaksanaan pengawasan pekerjaan oleh CV Safta Ekatama Konsultan yang dilaksanakan terdakwa Syafrizal Thaher dengan nilai Rp114.981.818, belum dipotong pajak 10 persen. Laporan dibuat secara tidak benar. Akibat perbuatan itu, negara dirugikan Rp2.639.090.623 miliar. (Tribunpekanbaru.com/ Rizky Armanda)

Penulis: Rizky Armanda
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved