Berita Riau

Kajati Riau Persilakan Warga Lapor,Larang Jaksa di Siak Minta Proyek atau Bantu Menangkan Proyek

Kepala Kejati Riau Mia Amiati menegaskan agar jaksa di Kejari Siak jangan pernah meminta proyek, fee proyek atau bantu memenangkan proyek.

Kajati Riau Persilakan Warga Lapor,Larang Jaksa di Siak Minta Proyek atau Bantu Menangkan Proyek
Tribun Pekanbaru/Rizky Armanda
Kepala Kejati Riau Mia Amiati (tengah). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, SIAK - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau Mia Amiati menegaskan agar jaksa di Kejari Siak jangan pernah meminta proyek, fee proyek atau menyelipkan temannya untuk memenangkan proyek.

Jika itu terjadi, pemerintah atau masyarakat dipersilakan segera melaporkan oknum jaksa tersebut ke Kejati Riau untuk ditindaklanjuti.

Ketegasan itu disampaikan Mia Amiati usai penandatanganan MoU, Sosialisasi Program Jaga Desa dan Launching Jaksa Bertanjak, Selasa (18/2/2020) di Kantor Kejari Siak.

Mia menjelaskan, bubarnya TP4D karena ulah oknum jaksa yang meminta uang, fee proyek atau proyek serta perilaku untuk membantu orang lain dalam memenangkan proyek. Ia tidak menampik indikasi itu bakal terus terjadi namun ia tetap tegas terhadap penyimpangan tersebut.

"TP4D bubar karena ada oknum kejaksaan yang meminta bagian dari proyek atau menyelipkan temannya untuk memenangkan proyek. Itu tidak boleh. Jika ada laporan jaksa minta uang, bisa kita jadikan objek pemeriksaan. Kami akan buktikan bahwa semua orang sama di mata hukum,"
kata dia.

Mia menjelaskan, program penandatangan Jaga Desa bersama Bupati Siak Alfedri merupakan program untuk pendampingan penggunaan angaran desa. Secara teknis, program ini sama dengan TP4D, hanya berganti nama saja.

Dari hasil evaluasi Kejati Riau, ia mengatakan masih ada yang melakikan penyimpangan. Dalam hal ini tugas jaksa melakukan pendampingan untuk menunjukkan penggunaan anggaran yang benar.

"Program ini bukan untuk mencari kesalahan tapi mencari kebenaran. Kami minta kepala desa jangan takut dengan kejaksaan, sebab program ini untuk membantu agar pihak desa dapat menggunakan anggaran secara benar," kata dia.

Namun demikian, program jaga desa bisa didampingi, ketika pihak desa atau OPD meminta permohonan pendampingan ke kejaksaan. Desa atau OPD akan dipersilahkan ekspos kepada kejaksaan tentang rencana kegiatannya.

"Di sini kami menunjukan cara penggunaan anggaran yang benar dan sesuai ketentuan," kata dia.
Pihaknya juga bakal mempelajari terlebih dahulu permohonan OPD atau desa. Bila kegiatan itu bertentangan dengan aturan lebih tinggi, akan diberitahukan kepada pihak desa atau OPD. "Atau kami menarik diri dari pendampingan kegiatan bersangkutan," kata dia.

Halaman
12
Penulis: Mayonal Putra
Editor: Nurul Qomariah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved