Gubri Syamsuar Tunjuk Uun Jabat Plt Sekwan, Ini Harapan Ketua DPRD Riau

Gubri Syamsuar Tunjuk Uun Jabat Plt Sekwan, Ini Harapan Ketua DPRD Riau

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pasca pelantikan 12 pejabat eselon II setingkat kepala dinas, badan, asisten dan kepala biro serta stah ahli, Gubernur Riau juga menujuk 10 pejabat Pelaksana Tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh pejabat sebelumnya.

Salah satu jabatan eselon II yang kosong adalah jabatan Sekwan DPRD Riau, Kaharuddin yang sebelumnya menjabat sebagai Sekwan DPRD Riau diberikan amanah jabatan baru oleh Gubernur Riau Syamsuar menjadi Kepala Kesbangpol Riau.

Sementara posisi Sekwan diisi oleh pelaksana tugas.

Gubernur Riau mempercayakan jabatan Plt Sekwan DPRD Riau kepada Muflihun.

Selain menjabat sebagai Plt Sekwan Uun panggilan akrab Muflihun juga menjabat sebagai Kabag Persidangan dan Produk Hukum DPRD Riau.

Penunjukan Muflihun sebagai Plt Sekretaris DPRD Riau tertuang dalam Surat Perintah Tugas Gubernur Riau Nomor 230/SPT/2020 Tentang Pelaksana Tugas Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

"Pelaksana tugas itu fungsinya sama dengan pejabat definitif, bedanya hanya yang bersangkutan statusnya sebagai Plt. Kalau kewenangannya sama saja, anggaran mereka juga punya kewenangan. Nanti kan kita buatan SK penggunaan anggarannya, sehingga mereka punya tanggungjawab yang sama," kata Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, Rabu (11/3/2020).

• 3 Pejabat Senior Pemprov Riau Ini Dijamin Tidak Akan Dinonjobkan, Ada Apa ? Ini Penjelasan Syamsuar

• NEWS VIDEO: Syamsuar Lantik 12 Pejabat Eselon II Pemprov Riau

• Gubri Syamsuar Mendadak Mutasi Pejabat, Tapi 10 Jabatan Eselon II Kosong, Ada Kadisdik dan Sekwan

Penunjukan Uun sebagai Plt Sekwan juga mendapat dukungan dari Ketua DPRD Riau, Indra Gunawan Eet.

Politisi partai Golkar ini menilai sosok Muflihun yang dipercayakan gubernur menjadi Plt Sekwan mampu menjalankan tugas dengan baik.

"Saya rasa Uun mampu menjalankan amanah itu (Plt Sewan) dengan baik. Karena dia kan orangnya persuasif dan komunikasinya juga bagus," kata Eet.

Ia berharap dengan ditunjuknya Muflihun sebagai Sekretaris Dewan, nantinya dapat menjembatani dan memfasilitasi anggota dan pimpinan DPRD Riau untuk mengakomodir kinerja dewan terhadap pihak TAPD dan DPRD Riau.

"Mudah-mudahan lah, semua bisa berjalan sesuai harapan," ujarnya.

Sementara Muflihun siap untuk menjalankan tugasnya sebagai Plt Sekwa dengan baik.

Sebab amanah yang diberikan kepada dirinya sebuah kepercayaan dari atasan yang harus dijalankan dengan penuh rasa tanggungjawab.

"Kita sebagai ASN tentu siap menjalankan tugas dimana saja dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab. Apalagi ini kan amanah yang diberikan oleh pimpinan kepada saya. Tentu harus saya jalankan dengan baik," katanya.

Selain Muflihun, ada 9 pejabat lagi yang diberikan jabatan sebagai Plt disamping jabatanya yang ada saat ini.

Mereka diantaranya adalah :

1. Kaharuddin (Kaban Kesbangpol) sebagai Plt Kadisdik

2. Elly Wardani (Karo Hukum) sebagai Plt Kepala DPM PTSP

3. Chairul Rizky (Kadis Infokom) sebagai Plt Kadispora

4. Indra Putrayana ( Staf Ahli) Plt Kadis LHK

5. Syahrial Abdi (Asisten III) sebagai Plt Kepala Bapenda

6. Indra Agus (Kadis ESDM) Plt Inspektorat

7. Sapuan Muhajir ( Kabag Bina Mental) Plt Karo Kesra

8. Yeyet Maryati (Kabag Reformasi Birokrasi) Plt Karo Ortal

9. Syahrial (Kabag Administrasi Keuangan) Plt Karo Umum.

"Posisi Plt ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai ada pejabat definitif yang mengisi jabatan tersebut," kata Gubernur Riau, Syamsuar.

Syamsuar menegaskan, pejabat yang ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas dan Kepala Badan tersebut dibekali SK Gubernur Riau.

Sehingga Gubri memastikan tidak akan ada kegiatan yang terganggu dengan adanya kekosongan jabatan tersebut. Sebab Plt memiliki kewenangan yang sama dengan kepala dinas atau badan yang defenitif.

"Saya harapkan itu tidak menganggu. Karena dalam pemerintahan itu biasa, dalam kondisi seperti ini memang harus ada pelaksana tugas. Tapi pelaksana tugas itukan fungsinya sama saja. Kewenangan jelas, soal anggarannya juga bisa. Kan nanti Plt ini kita berikan SK sebagai pengguna anggaran, sehingga mereka punya tanggungjawab yang sama," kata Syamsuar. ( Tribunpekanbaru.com / Syaiful Misgiono)