Breaking News:

Cegah Penyebaran Covid 19

Pemprov Riau Siapkan Rp 80 Miliar untuk Penanganan Virus Corona dan Cegah Penyebaran Covid-19

Pemerintah Provinsi atau Pemprov Riau menyiapkan anggaran sebanyak Rp 80 miliar untuk penanganan Virus Corona atau Covid-19 di Riau

Penulis: Syaiful Misgio | Editor: Nolpitos Hendri
Tribun Pekanbaru/Kompas.com/Ilustrasi/Nolpitos Hendri
Pemprov Riau Siapkan Rp 80 Miliar untuk Penanganan Virus Corona dan Cegah Penyebaran Covid-19-Ilustrasi 

Gubri Syamsuar memerintahkan kepada seluruh bupati dan walikota untuk menerapkan hal yang sama.

Kebijakan tersebut merupakan perintah dari Presiden, Kemenpan RB dan Mendagri.

Seluruh daerah harus menjalankannya.

"Pegawai negeri dan pegawai non PNS kita di provinsi sudah mulai bekerja dari rumah, kami minta bupati dan walikota juga kita akan minta laporannya sudah sejauh mana menerapkan kebijakan ini," ujarnya.

Gubri Sudah Keluarkan Surat Edaran

Untuk mencegah penyebaran Virus Corona (Covid-19) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Gubernur Riau mengeluarkan surat edaran tentang kewaspadaan dan pencegahan penularan Covid-19.

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) nomor 19 tahun 2020 tentang tentang sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dilingkungan instansi pemerintah maka Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS, ibu hamil, ibu menyusui dan pegawai yang berumur diatas 55 tahun dilingkungan Pemprov Riau dapat menjalankan tugas kantornya dengan bekerja dari rumah atau work from home.

Sesuai surat edaran Gubernur Riau tersebut, maka terhitung mulai Senin (23/3/2020) besok hingga 31 Maret mendatang pelaksanan tugas kedinasan pegawai Pemprov Riau bisa dilaksanakan dari rumah.

"Namun untuk PNS tetap mengisi laporan kinerja harian melalui Aplikasi E-Office," kata Kepala Dinas Kominfo Riau, Chairul Rizki, Minggu (22/3/2020).

Sedangkan untuk pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad, Rumah sakit Jiwa Tampan dan Rumah Sakit Petala Bumi tetap masuk bekerja setiap hari seperti biasan sesuai.

Gubri Sudah Keluarkan Surat Edaran

Untuk mencegah penyebaran Virus Corona (Covid-19) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Gubernur Riau mengeluarkan surat edaran tentang kewaspadaan dan pencegahan penularan Covid-19.

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) nomor 19 tahun 2020 tentang tentang sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dilingkungan instansi pemerintah maka Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS, ibu hamil, ibu menyusui dan pegawai yang berumur diatas 55 tahun dilingkungan Pemprov Riau dapat menjalankan tugas kantornya dengan bekerja dari rumah atau work from home.

Sesuai surat edaran Gubernur Riau tersebut, maka terhitung mulai Senin (23/3/2020) besok hingga 31 Maret mendatang pelaksanan tugas kedinasan pegawai Pemprov Riau bisa dilaksanakan dari rumah.
Tribunpekanbaru.com - Ilustrasi Covid-19

Begitu juga dengan pejabat pengawas, pejabat fungsional, pelaksana dan Non PNS yang masuk bekerja, disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah masing-masing dan diatur oleh kepala perangkat daerah.

"Jadi pimpinan perangkat daerah bertanggung jawab terhadap kelancaran penyelenggaraan pemerintah agar fungsi pelayanan berjalan dengan baik dan melaporkan kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau," kata mantan kepala Kesabangpol Riau ini.

Sebelumnya, Gubernur Riau Syamsuar juga sudah menyampaikan rencana terkait Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Riau yang diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan kantornya dari rumah.

Kebijakan ini dikeluarkan menyikapi semakin meluasnya penyebaran virus corona di sejumlah negara di Dunia termasuk di Indonesia.

"Pegawai dipersiapkan untuk bekerja dari rumah, tapi sebagian ada yang harus tetap bekerja di kantor," kata Syamsuar, Rabu 18 Maret 2020 lalu.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau diminta untuk melakukan inventarisir terhadap beban kerja pegawainya. Sebab tidak semua pegawai diizinkan bekerja dari rumah.

"Terutama untuk pegawai yang menyusui, punya anak balita, hamil, ini kita prioritaskan untuk bekerja dari rumah," kata Syamsuar.

Gubri menegaskan, kebijakan pegawai boleh bekerja dari rumah ini dipastikan tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Sebab untuk pegawai yang tugasnya bekerja dalam bidang pelayanan kepada masyarakat tetap harus masuk kantor seperti biasa.

"Yang bekerja di pelayanan masyarakat tetap bekerja sebagaimana biasa," ujarnya.

BKPSDM Pelalawan Riau Tak Liburkan Pegawai Tapi Ada Edaran Khusus

Pemerintah Provinsi Riau telah mengumumkan libur kepada seluruh pegawai di lingkungannya mulai hari ini,Senin (23/3/2020), untuk mewaspadai penularan virus corona.

Menanggapi hal itu, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pelalawan tidak bisa mengikuti Pemprov Riau terkait pemberlakuan libur bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan.

Para pegawai akan tetap bekerja seperti biasanya di kantor masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tak ada kebijakan libur maupun mengurangi jam kerja di dalam sistuasi wabah corona ini.

"Saya tadi sudah menghadap pak bupati dan pak Sekda, untuk meliburkan pegawai nampaknya tidak bisa. Banyak hal yang harus dikaji dan dipertimbangkan," kata Kepala BKPSDM Pelalawan, Fakhrurrozy, kepada tribunpekanbaru.com, Senin (23/3/2020).

Meski tak meliburkan pegawai, lanjut Fakhrurrozy, BKPSDM akan mengeluarkan surat edaran ditujukan khusus kepada pegawai yang dinilai rentan terhadap Covid-19.

Pegawai yang berusia lanjut, memiliki riwayat penyakit, dan daya tahan tubuh yang lemah diperbolehkan libur.

Termasuk juga ibu menyusui hingga perempuan yang sedang hamil juga diminta untuk di rumah.

Namun kewenangan libur itu akan dikembalikan kepada pimpinan OPD masing-masing untuk mengambil kebijakan yang lebih lanjut. Tentu merujuk pada surat edaran yang akan diterbitkan.

"Edarannya akan kita kirimkan sekarang. Kepala OPD masing-masing yang akan mengambil kebijakan itu. Berpulang ke merekalah," tambah mantan Camat Pangkalan Kerinci ini.

Wacana merumahkan pegawai sudah pernah dibicarakan pekan lalu, tetapi belum final.

Sebab sistem administrasi dan birokrasi di Pemkab Pelalawan kebanyakan masih menggunakan sistem manual.

Hanya sedikit yang dilakukan secar online seperti pelayanan perizinan yang saat ini tan tatap muka.

Jika dirumahkan, kata mantan Kabag Tata Pemerintahan Setdakab Pelalawan ini, otomatis pegawai libur dari pekerjaannya karena tidak bisa bekerja dari rumah seperti di kota-kota besar.

Memang ada baiknya meliburkan pegawai dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Riau, khususnya di Pelalawan.

Cegah Penyebaran Covid 19- Tribunpekanbaru.com / Syaiful Misgiono.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved