Virus Corona di Riau

Antisipasi Penyebaran Covid-19, Sekolah di Inhil Kembali Diliburkan

Bupati Inhil HM Wardan menetapkan kebijakan untuk memperpanjang masa kegiatan pembelajaran di rumah oleh siswa untuk mengantisipasi penyebaran virus

DOKUMENTASI TribunPekanbaru / Doddy Vladimir
Seorang guru SMK Negeri 2 Pekanbaru sedang memasang kertas pemberitahuan mengenai penundaan Ujian Nasional didepan pintu gerbang sekolah, Senin (16/3). Pelaksanaan UN di Pekanbaru terpaksa ditunda akibat merebaknya virus Corona di Indonesia. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, TEMBILAHAN – Bupati Inhil HM Wardan menetapkan kebijakan untuk memperpanjang masa kegiatan pembelajaran di rumah oleh siswa untuk mengantisipasi penyebaran virus covid 19 yang juga belum mereda hingga saat ini.

keputusan ini dituangkan Bupati melalui Surat Edaran bernomor 218 /Disdik/ III/ 2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Rangka Pencegahan Penularan Covid-19 di Kabupaten Inhil yang ditanda tangani Bupati pada tanggal 27 maret.

Plt Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Inhil fathurrahman, S.Ag menjelaskan, dalam intruksi Bupati dalam surat tersebut, peniadaan kegiatan belajar mengajar yang sebelumnya ditetapkan hingga tanggal 30 Maret 2020 diperpanjang menjadi tanggal 15 April 2020.

“Melihat status siaga darurat non bencana alam, maka kegiatan belajar mengajar kembali di tiadakan dan dilaksanalan di rumah hingga tanggal 15 April mendatang,” ungkap Fathurrahman saat dikonfirmasi Tribun Pekanbaru, Minggu (29/3).

Dengan begitu, lanjutnya, maka aktivitas dan tugas belajar di rumah dapat dilakukan secara daring/jarak jauh yang disesuaikan dengan minat, kondisi dan fasilitas pembelajaran yang tersedia.

Sementara itu untuk pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang dihapuskan pada tahun ini, menurut Fathurrahman pihaknya sangat mendukung dan merupakan langkah yang sangat tepat dengan melihat kondisi tanggap darurat yang melanda seluruh wilayah Indonesia.

Menurutnya, ketika UN juga dipaksakan untuk dilaksanakan maka tentu konsekuensi dari kebijakan tersebut berakibat tidak baik nantinya bagi peserta didik.

“Melihat kondisi yang ada, rasanya tidak mungkin UN dilaksanakan. UN seperti biasa tidak mungkin, karena pasti mengumpulkan siswa. Menggunakan UN secara daring, tidak semua anak dan sekolah ataupun daerah punya fasilitas,” jelasnya.

Selain itu, Fathurrahman menambahkan, Karena UN ini kebijakan pusat maka kewajiban bagi di daerah tentunya mengamini apa yang sudah di putuskan, baik Dinas maupun sekolah harus mengikuti ketentuan sesuai Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 tahun 2020.

“Selanjutnya tentu disosialisasikan ke satuan pendidikan yang ada di bawah kewenangan kita. Siswa tidak dirugikan, karena penilaian yang digunakan adalah berdasarkan nilai rapor sebelumnya,” pungkasnya.

( Tribunpekanbaru.com / T. Muhammad Fadhli )

Penulis: T. Muhammad Fadhli
Editor: Ilham Yafiz
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved