Pemerintah Lamban dalam Menangani Corona, Said Didu: 2 Minggu Hanya Dapat Istilah Lain Lockdown

TRIBUNPEKANBARU.COM - Soroti langkah pemerintah dalam menangani pandemik covid-19, Mantan Sekretaris Menteri BUMN, Said Didu angkat bicara.

Said Didu mengatakan rencana karantina wilayah dinilai sangat lamban.

Dalam tayangan Youtube pribadinya MSD, Senin (30/3/2020), saking lambannya, Said Didu mengibaratkan pemerintah seperti orang yang akan tenggelam.

Maka dari itu, apapun harus segera dilakukan demi menyelamatkan diri.

Meskipun sebenarnya sudah hampir terlambat.

"Kalau orang mau tenggelam itu apapun digapai, kira-kira begitu," ujar Said Didu.

Maka dari itu, Said Didu mengatakan pemerintah sangat lamban dalam mengambil keputusan terkait penanganan Corona'>Virus Corona.

Menurutnya, dalam waktu dua minggu, pemerintah hanya bisa mendapatkan pengganti istilah kata dari lockdown menjadi karantina wilayah.

Padahal seperti yang diketahui, hingga Senin (30/3/2020), jumlah pasien positif Covid-19 sudah menembus angka 1414 kasus.

Dengan rincian 75 dipastikan sembuh dan 122 dinyatakan meninggal dunia.

"Saya lihat menunjukan bahwa tidak sensitifnya, karena ini dua minggu hanya mendapatkan pengganti istilah dari lockdown menjadi karantina wilayah," ujar Said Didu.

"Sementara detik demi detik manusia terancam nyawanya," jelasnya.

Said Didu kemudian kembali mengibaratkan pemerintah seperti komandan perang.

Di mana sang komandang dituntut untuk mengambil keputusan yang cepat, sebelum anak buahnya pada mati.

Menurut saya, kalau ini komandan perang, maka mungkin anak buahnya akan menembak komandangnya, karena terlambat mengambil keputusan, anak buah bisa mati semua," ungkap Said Didu.

"Saya katakan kalau ada mengatakan pemerintah sudah cepat, tunjukkan kepada saya, ini dua minggu hanya mendapatkan perubahan istilah dari lockdown menjadi karantina wilayah, dari segi fisik tidak ada bedanya."

"Saya pikir lamban sekali," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 2.40

Penjelasan Mahfud MD soal Karantina Wilayah

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD memberikan penjelasan terkait rencana karantina wilayah untuk pencegahan penyebaran Corona'>Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, Mahfud MD menegaskan jika karantina wilayah berbeda dengan lockdown.

Dan menurutnya, kebijakan karantina wilayah lebih tepat untuk dilakukan di Indonesia dibandingkan dengan harus lockdown.

Dalam tayangan Youtube KompasTV, Minggu (29/3/2020), Mahfud MD mengatakan setiap wilayah yang melakukan karantina masih bisa melakukan aktivitas.

Namun dengan catatan, hanya berlaku untuk aktivitas yang menyangkut kebutuhan hidup sehari-hari dan tetap dalam pengawasan yang ketat.

"Aktivitas terbatas itu pertama pasar-pasar tradisional yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari untuk berbelanja atau jualan akan tetap dibuka tetapi dijaga ketat," ujar Mahfud MD.

"Toko-toko, supermarket, toko obat dan sebagainya masih buka," imbuhnya.

Mahfud MD kemudian sedikit menyinggung soal kasus yang terjadi di India.

Seperti yang dikabarkan sebelumnya, pasca pemerintah India memberlakukan lockdown, banyak terjadi kekacauan.

Termasuk juga ada puluhan WNI yang masih terjebak di India.

Maka dari itu, Mahfud MD tidak ingin Indonesia mengalami hal serupa seperti yang terjadi di negeri Bollywood tersebut.

Dirinya lalu mencontohkan kebijakan lockdown yang diberlakukan di Netherlands atau Belanda.

Meski sudah memberlakukan lockdown, pemerintah negera Kincir Angin tidak menutup total aktivitas warganya.

Mantan Ketua MK tersebut mengungkapkan hal seperti itulah yang akan diterapkan di Indonesia.

"Ya kira-kira bukan yang seperti di India, tapi yang kita inginkan seperti di Netherlands sekarang, lockdown namanya di sana, kita karantina wilayah," jelasnya.

"Jadi orang masih boleh berjalan, cucu saya di sana (Netherland) boleh jalan-jalan di taman."

Sementara itu untuk prosedurnya, Mahfud MD akan menyerahkan kembali kepada pemerintah daerah.

Karena menurutnya, setiap daerah tentu memiliki kebijakan dan kondisi yang berbeda-beda.

"Bekerja di rumah, karantina wilayah itu diusulkan oleh daerah masing-masing, daerah masing-masing itu menentukan pilihan apa yang akan dibatasi, jenis-jenis apa," ungkap Mahfud MD.

"Itu nanti yang menentukan daerahnya masing-masing, kaarena itu disebut karantina wilayah, bukan karantina nasional," sambungnya.

"Kan tidak semua wilayah atau kabupaten ingin melakukan karantina," kata Mahfud MD menutup.

Simak videonya mulai menit ke-1.24:

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)