Corona

Rencana Anies Baswedan untuk Karantina Wilayah DKI Jakarta Ambyar, Jubir ISTANA: Otomatis DITOLAK

Kandasnya rencana Anies Baswedan juga berakibat pupusnya harapan Pemkab Bogor dan Pemko Bogor.

Danang Triatmojo/Tribunnews.com
Rencana Anies Baswedan untuk Karantina Wilayah DKI Jakarta Ambyar, Jubir ISTANA: Otomatis DITOLAK 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Rencana Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk mengkarantina wilayah terkait penyebaran Virus Corona berakhir kandas.

Kandasnya rencana Anies Baswedan juga berakibat pupusnya harapan Pemkab Bogor dan Pemko Bogor. 

Sebab, kedua daerah tersebut berharap Anies Baswedan melakukan lockdown atau melakukan karantina untuk mencegah peningkatan penyebaran penyakit di dua daerah tersebut.

Pupusnya harapan ketiga kepala daerah tersebut setelah munculnya kebijakan pembatasan sosial berskala besar.

Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Kompas TV pada Selasa (31/3/2020), Juru bicara Istana Fadjroel Rachman mengatakan dengan adanya kebijakan presiden tersebut, rencana Anies Baswedan otomatis ditolak.

Hal itu diungkapkan oleh Juru Bicara (Jubir) Kepresidenan, Fadjroel Rachman pada Senin (30/3/2020) malam.

//

"Tidak diterima, itu otomatis ditolak," ungkap Fadjroel Rachman.

Fadjroel menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah masih bisa menerapkan isolasi terbatas di wilayah DKI Jakarta.

Sedangkan isolasi terbatas bisa dilakukan di tingkat RT, RW, maupun kelurahan atau desa.

Dikutip dari tvOneNews, Peraturan Pemerintah soal karantina wilayah yang sebelumnya diisukan akan disiapkan pemerintah juga tak dibahas dalam rapat terbatas.

Dalam ratas yang dilakukan Jokowi pada Senin (30/3/2020), hanya membahas mengenai pembatasan sosial sosial berskala besar dan imbauan untuk tidak mudik.

Lihat video berikut:

//
// <\/scr"+"ipt>"); // ]]>

Anies Minta 5 Sektor Tetap Jalan Jika Karantina Wilayah Dilakukan

Anies Baswedan meminta 5 sektor di Ibu Kota tetap berjalan normal jika karantina wilayah benar-benar diberlakukan.

Seperti yang diketahui, pemerintah pusat sedang menyusun rencana karantina wilayah dalam rangka pencegahan penyebaran Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, Anies  mengaku sudah mengirimkan usulan diberlakukannya karantina wilayah di Jakarta kepada pemerintah pusat.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Kamis (26/3/2020)
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Kamis (26/3/2020) (Youtube/KompasTV)

 

Namun untuk kewenangan penuhnya, menurut Anies tetap berada di tangan pemerintah pusat.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengungkapkan ada 5 sektor vital di Jakarta dan harus tetap berjalan andai nantinya diberlakukan karantina wilayah.

Lima sektor tersebut adalah energi, pangan, kesehatan, komunikasi, dan keuangan.

Hal itu disampaikan Anies di Kantor Balai Kota Jakarta, seperti yang dikutip dari tayangan Youtube KompasTV, Senin (30/3/2020).

"Keputusan mengenai karantina wilayah itu ada di kewenangan pemerintah pusat, kami di DKI Jakarta memang mengusulkan itu, dan di dalam usulan kami, kami menyebutkan ada beberapa sektor yang harus tetap berkegiatan," ujar Anies Baswedan.

"Pertama adalah energi, pangan, kesehatan, komunikasi, dan keuangan, itu yang kita pandang perlu mendapat perhatian, tentu akan ada sektor-sektor esensial lain," jelasnya.

Meski begitu, Anies menjelaskan tidak menutup kemungkinan untuk mempertimbangkan sektor-sektor pendukung lainnya.

Dirinya menyimpulkan aktivitas yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat tetap bisa berjalan.

"Jadi ini contoh saja, lima saja, tapi tidak terbatas lima, artinya kebutuhan-kebutuhan pokok dan lain-lain tetap harus bisa berkegiatan seperti semula," pungkasnya.

 

Simak videonya:

Jokowi Tegaskan Karantina Wilayah Kewenangan Pemerintah Pusat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pembatasan interaksi antar masyarakat dilakukan lebih tegas.

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi rapat terbatas dengan para menteri pada Senin (30/3/2020).

Jokowi menegaskan bahwa pemerintah akan segera melakukan pembatasan sosial dengan skala besar.

Ia menegaskan bahwa kebijakan itu akan dilakukan lebih disiplin.

"Saya minta percepatan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi," tegas Jokowi dikutip dari channel YouTube Sekretariat Presiden.

Namun, ia mengatakan kebijakan itu harus seiring dengan kebijakan darurat sipil.

"Tadi sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," ucapnya.

Jokowi menegaskan pihaknya ingin agar apotek dan toko-toko penyedia kebutuhan pokok tetap buka dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat.

"Saya juga minta dan pastikan bahwa apotek dan toko-toko pensuplai kebutuhan pokok bisa tetap buka untuk melayani kebutuhan warga dengan tetap menerapkan protokol jaga jarak yang ketat," kata dia.

Lalu, Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengatakan bahwa pemerintah akan menyiapkan insentif bagi para pekerja informal maupun pengusaha kecil.

"Kemudian bagi UMKM, pelaku usaha dan pekerja informal tadi juga sudah diharapkan pemerintah segera menyiapkan program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi."

"Ini yang nanti akan segera kita umumkan kepada masyarakat," ucapnya.

Kemudian, Jokowi kembali mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan aturan-aturan pembatasan sosial berskala besar.

Sedangkan, terkait karantina wilayah merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

"Terakhir dalam menjalankan pembatasan sosial berskala besar saya minta agar segera disiapkan aturan pelaksanaanya yang lebih jelas sebagai panduan-pandungan provinsi-provinsi, kabupaten dan kota."

"Sehingga mereka bisa kerja dan saya ingatkan kebijakan karantina kesehatan termasuk karantina wilayah termasuk kewenangan pemerintah pusat bukan kewenangan pemerintah daerah," ujar dia.

Lihat videonya mulai menit ke-3:47:

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Istana Tolak Permintaan Anies soal Karantina Wilayah, Jubir Jokowi Fadjroel Rachman: Otomatis Itu.

 
Editor: Guruh Budi Wibowo
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved