'Koruptor Bebas Keluar Penjara', Wacana Yasonna Laoly Demi Hindari Penularan Virus Corona (Covid-19)

Yasonna Laoly menyebutkan jika hal tersebut dilakukan untuk mencegah adanya penularan virus corona atau covid-18 dalam lingkungan penjara..

foto/net
ilustrasi 

Sebelumnya, Yasonna mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

TRIBUNPEKANBARU.COM - Wacana membebaskan koruptor dari penjara digulirkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly.

Yasonna Laoly menyebutkan jika hal tersebut dilakukan untuk mencegah adanya penularan virus corona atau covid-18 dalam lingkungan penjara..

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan rencananya akan direvisi oleh Yasonna Laoly.

Sebelumnya, Yasonna mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Dalam kepmen yang dikeluarkan tersebut diterangkan mengenai salah satu pertimbangan dalam membebaskan para tahanan tersebut yaitu tingginya tingkat hunian di lembaga pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan negara.

Yasonna Laoly tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019). Menurut rencana, presiden Joko Widodo akan memperkenalkan jajaran kabinet barunya kepada publik hari ini usai dilantik Minggu (20/10/2019) kemarin untuk masa jabatan periode 2019-2024 bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)
Yasonna Laoly tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019). Menurut rencana, presiden Joko Widodo akan memperkenalkan jajaran kabinet barunya kepada publik hari ini usai dilantik Minggu (20/10/2019) kemarin untuk masa jabatan periode 2019-2024 bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN) (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Karena masalah itulah yang menyebabkan lapas dan rutan rentan terhadap penyebaran virus Corona.

Akan tetapi, napi khusus kasus korupsi tidak bisa ikut dibebaskan karena terganjal PP Nomor 99 Tahun 2012.

Sebab itulah Menkumham menginginkan PP tersebut direvisi.

"Perkiraan kami bagaimana merevisi PP 99/2012 tentu dengan kriteria ketat sementara ini," katanya.

Kriteria ketat yang dimaksud tersebut adalah asimilasi hanya diberikan kepada napi korupsi dengan berusia di atas 60 tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidana yang jumlahnya sebanyak 300 orang.

Halaman
1234
Editor: Hendri Gusmulyadi
Sumber: Tribun Sumsel
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved