Kasus Karhutla di Riau

PT SSS Dituntut Pidana Denda Total Rp 60 Miliar lebih dalam Perkara Karhutla di Riau

Terdakwa korporasi PT SSS yang diwakili Direktur Utama (Dirut) Eben Ezer Lingga didampingi penasehat hukumnya H Makfuzat Zein SH MH

Tribun Pekanbaru/Johanes Wowor Tanjung
PT SSS Dituntut Pidana Denda Total Rp 60 Miliar lebih dalam Perkara Karhutla di Riau. Foto: Sidang perkara Karhutla PT Sumber Sawit Sejahterah (SSS) yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan beberapa waktu lalu. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PELALAWAN - Sidang lanjutan perkra Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) PT Sumber Sawit Sejahterah (SSS) kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan pada Rabu (8/4/2020) sore lalu.

Sidang dimulai menjelang azan magrib berkumandang yang dipimpin Bamban Setyawan SH MH sebagai hakim ketua yang juga Ketua PN Pelalawan, didampingi Nurrahmi SH MH dan Joko Suciptanto SH MH sebagai hakim anggota.

Terdakwa korporasi PT SSS yang diwakili Direktur Utama (Dirut) Eben Ezer Lingga didampingi penasehat hukumnya H Makfuzat Zein SH MH.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan, Rahmat Hidayat SH.

Sidang kali ini mengagendakan pembacaan tuntutan dari JPU kepada terdakwa korporasi PT SSSS atas perkara tindak pidana Karhutla.

JPU Rahmat membacakan surat dakwaan dihadapan para pihak termsuk terdakwa perusahaan perkebunan sawit itu yang diwakil Eben Ezer, duduk di kursi pesakitan.

Dalam dakwaannya, JPU meminta majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan PT SSS bersalah melakukan tindak pidana sebagau orang yang memberi perintah atau orang bertindak sebagai pemimpin kegiatan karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dakwaan alternatif kedua.

Kemudian PT SSS juga dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup.

Seperti yang dimaksud dalam Pasal 109 jo Pasal 68 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sesuai dakwaan kelima Penuntut Umum.

Halaman
12
Penulis: johanes
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved