Dinas PU Tarukim Siak Harapkan ULP Lelang Dana Alokasi Khusus, Ini Alasannya

Terhadap kontrak yang telah diselesaikan sebelum tanggal 27 Maret 2020 tersebut dapat melanjutkannya dengan menyampaikan dokumen kontrak

Tribun Pekanbaru
Dinas PU Tarukim Siak Harapkan ULP Lelang Dana Alokasi Khusus, Ini Alasannya. Ilustrasi 

TRIBUNPEKANBARU.COM, SIAK - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyaini telah mengeluarkan Surat Edaran nomor S-247/MK07/2020 perihal penghentian proses pengadaaan barang /jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2020.

Selanjutnya dijelaskan secara rinci oleh Direktur Perimbangan Keuangan nomor S-126/ PK/ 2020, yang intinya menjelaskan Proses Pengadaan Barang/ Jasa yang bersumber dana dari DAK tahun 2020 baik secara kontraktual maupun swakelola di atas tanggal 27 Maret 2020 semuanya dihentikan, kecuali DAK bidang Kesehatan dan Pendidikan.

Terhadap kontrak yang telah diselesaikan sebelum tanggal 27 Maret 2020 tersebut dapat melanjutkannya dengan menyampaikan dokumen kontrak tersebut melalui aplikasi OMSPAN yang harus diupload maksimal tanggal 27 Maret 2020 pada Jam 23.59 WIB.

Terhadap hal tersebut, sejak 6 April 2020 ada pihak di kabupaten Siak yang meminta agar Kabag ULP Sekretariat Daerah Kabupaten Siak tidak lagi meneruskan proses tender tersebut.

Namun Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pemukiman (PU Tarukim) Siak, Irving Kahar hanya geleng-geleng kepala dan tersenyum.

Bahkan dengan yakinnya Irving Kahar menyatakan agar sebaiknya proses tersebut dilanjutkan dengan usulan pemenang.

"Proses lelang beberapa kegiatan yang bersumber dana DAK 2020 tersebut dilaksanakan ketika surat edaran dari Menteri Keuangan belum diterbitkan," kata Irving Kahar kepada Tribunpekanbaru.com, Jumat (10/4/2020).

Ia menjelaskan, tidak ada yang menyalahi dari prosedur yang dilakukan.

Setelah proses usulan pemenang lelang yang disampaikan oleh Pokja Konstruksi ULP tersebut kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) baru akan ditetapkan usulan Pemenang Tender dan selanjutnya menunggu masa sanggah.

Jika tidak ada yang melakukan sanggahan baru dikeluarkan Surat Penetapan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) dan terakhir dilakukan Kontrak antara Pihak I dan II.

Halaman
12
Penulis: Mayonal Putra
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved