Imbau Pemerintah Stop Proyek Ibu Kota Baru & Fokus Covid-19, Rizal Ramli Ambil Contoh Sikap Prabowo

Ia menyatakan, Prabowo yang lama tak nampak justru berhasil menghemat anggaran hingga 50 triliun rupiah.

FOTO/TRIBUNNEWS
Rizal Ramli 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin), Rizal Ramli menyoroti posisi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

Dilansir TribunWow.com, Rizal Ramli menilai Prabowo Subianto bahkan bisa menghemat anggaran puluhan triliun rupiah dan bisa digunakan untuk menangani wabah Virus Corona.

Terkait hal itu, Rizal Ramli pun menyinggung nama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

//

Melalui tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (21/4/2020), Rizal Ramli mengimbau pemerintah menghentikan proyek-proyek besar untuk penanganan Virus Corona.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (Tribunnews.com)

Ayo Doa Bersama di Rumah Jelang Ramadan 1441 H, Ajakan Wawako Ayat pada Warga Pekanbaru Riau

Soroti Kinerja Pemerintah Menghadapi Covid-19, Fuad Bawazier Singgung Peran Luhut hingga Sri Mulyani

Seluruh Bantuan Dikumpulkan di IFK, Diskes Pelalawan Riau Klaim Stok APD Dua Bulan Kedepan Aman

Satu di antara proyek besar yang disarankannya dihentikan yakni pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan.

"Punya uang enggak pemerintah? Masih itu ada saldo total (Rp) 270 triliun," terang Rizal Ramli.

"Hentikan semua proyek-proyek infrastruktur, termasuk ibu kota baru yang kagak jelas itu."

Menurut Rizal Ramli, anggaran yang begitu besar pemindahan ibu kota bisa digunakan untuk menangani wabah Virus Corona dan membantu warga-warga yang terdampak.

//
// <\/scr"+"ipt>"); // ]]>

Ia bahkan turut menyinggung konsultan yang memenangkan paket studi kelayakan pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur, Mckinsey.

"Yang ngerjain cuma Mckinsey, butuh kualitas risetnya juga payah kok," ujar dia.

"Hentikan dulu, pakai uangnya untuk menyelesaikan masalah Corona dan kebutuhan dasar."

Seluruh Bantuan Dikumpulkan di IFK, Diskes Pelalawan Riau Klaim Stok APD Dua Bulan Kedepan Aman

Buah Pala Bisa Menyebabkan Bayi Cacat, Beracun, Mengandung Senyawa Myristicin Bisa Sebabkan Mabuk

Lebih lanjut, Rizal Ramli pun menyampaikan ucapan terima kasih pada Prabowo.

Ia menyatakan, Prabowo yang lama tak nampak justru berhasil menghemat anggaran hingga 50 triliun rupiah.

Penghematan anggaran itu menurutnya terjadi karena Prabowo menolak membeli alat utama sistem pertahanan (alutsista).

"Memang pajak turun, tapi menurut hitungan kami masih ada lah 300 triliun. Terima kasih sedikit sama Prabowo, enggak kedengeran suaranya tapi dia tidak tandatangani semua proyek pembelian alutsista yang mark up-nya lebih dari 10 persen," terang Rizal Ramli.

"Itu dia menghemat sekitar 3,4 miliar dolar, total (Rp) 50 triliun karena biasanya mark up pemberlian alutsista itu ratusan bahkan ribuan persen."

Bahkan, menurut Rizal Ramli kebijakan Prabowo itu sudah dilaporkan dan diketahui Jokowi.

"Dia (Prabowo) maksimum 10 persen, di atas 10 persen dia enggak mau tanda tangan," ujar Rizal Ramli.

"Dia udah lapor sama Jokowi, setor sekitar 3,4 miliar dolar sampai 50 triliun tahun kemarin," tukasnya.

Simak video berikut ini menit ke-10.54:

Keinginan Prabowo untuk Lockdown

Di sisi lain, sebelumnya mantan Sekretaris Menteri BUMN, Said Didu memberikan tanggapan terkait kabar yang menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menginginkan diberlakukannya lockdown.

Hal itu terjadi ketika Said Didu diwawancari oleh Konsultan Politik dan Media, Hersubeno Arief yang tayang di Youtubenya MSD, Sabtu (28/3/2020).

Dilansir TribunWow.com, bermula ketika Hersubeno Arief menyebut Prabowo Subianto sebenarnya menginginkan adanya lockdown dalam situasi pandemi Virus Corona di Indonesia.

Mantan Sekretaris Menteri BUMN, Said Didu memberikan tanggapan terkait kabar menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menginginkan diberlakukannya lockdown.
Mantan Sekretaris Menteri BUMN, Said Didu memberikan tanggapan terkait kabar menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menginginkan diberlakukannya lockdown. (Youtube/MSD)

Keinginan Prabowo tersebut disampaikan oleh ajudannya, yakni Dhani Wirianata beberapa hari yang lalu dalam akun Instagram pribadinya @dhaniwirianata, Sabtu (21/3/2020).

Sementara itu, seperti yang diketahui, dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut tidak akan dan belum memikirkan terkait rencana lockdown.

Hal itu membuat Hersubeno Arief menyebut adanya ketidakkekompakan dalam Kabinet Indonesia Maju.

Dirinya juga sedikit menyingung perbedaan pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Dikatakannya, Sri Mulyani meminta pemerintah mempertimbangkan pembangunan Ibu Kota Baru di tengah pandemi Virus Corona yang tentu berdampak pada laju ekonomi.

Sedangkan di sisi lain, Luhut tetap ngotot pemindahan tersebut tetap berlangsung.

"Perbedaan statement dari Sri Mulyani kemudian Luhut, apalagi ditambah bocoran perbicangan Pak Prabowo dengan ajudannya yang bahwa sebenarnya yang paling tepat adalah lockdown," tanya Hersubeno Arief.

"Ini kan menujukan sebenarnya manajemen di kabinet sudah acakadut," sebutnya.

Menanggapi hal itu, Said Didu justru menilai hal tersebut positif.

Said Didu mengatakan dengan banyaknya para menteri yang memiliki pendapatnya masing-masing maka bisa dikatakan sudah memakai akal sehatnya.

Menurutnya, para menteri sudah tidak lagi hanya sebatas yes men kepada keputusan presiden.

"Saya membacanya kebalik, bahwa sudah memulai muncul akal sehat di kabinet," ujar Said Didu.

"Sehingga sudah ada yang menyuarakan kebenaran, tidak yes men lagi semua," imbuhnya. (TribunWow.com)

Editor: Firmauli Sihaloho
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved