Kontroversi Pelatihan Online Kartu Pra Kerja, Perusahaan Mantan Stafsus Presiden jadi Mitra

Untuk bisa mengikuti pelatihan secara online, peserta harus melunasi biaya pelatihan atau kursus yang dipilih. Dana tersebut akan ditransfer lewat rekening atau dompet digital (e-wallet). Pagu untuk membayar pelatihan ditetapkan sebesar Rp 1 juta.

Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja Panji Winanteya Ruky mengatakan, jenis pelatihan maupun harga yang ditetapkan sepenuhnya berada di tangan mitra penyelenggara pelatihan Kartu Pekerja.

"Ada ribuan jenis pelatihan disediakan oleh lebih dari 200 lembaga pelatihan melalui delapan mitra platform digital. Mereka bersaing untuk memberikan layanan dan produk dengan harga terbaik," jelas Panji dalam keterangannya, seperti dikutip, Senin (20/4/2020).

3. Pernah dilaporkan sebagai money politics

Saat Pilpres 2019, Jokowi pernah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pelapornya adalah Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB). Jokowi dianggap menjanjikan uang kepada peserta kampanyenya.

"Adapun perbuatan capres nomor urut 01, Pak Jokowi, yang di saat kampanye menjanjikan akan memberikan uang atau materi lainnya berupa gaji atau honor kepada peserta kampanye tersebut, maka patut diduga merupakan pelanggaran kampanye," kata Kuasa Hukum TAIB, Djamaluddin Koedoeboen, di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, saat itu.

Selain itu, pelapor juga berpendapat janji Jokowi berpotensi hoaks. Sebab, negara tidak punya anggaran untuk memberikan gaji kepada pengangguran. Pelapor mengatakan, Jokowi berpotensi melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf j Juncto Pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Undang-undang tersebut mengatur bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

4. Anggarannya mencapai Rp 20 triliun

Banyak pihak menilai bantuan yang diberikan kepada masyarakat melalui program Kartu Prakerja tak efisien dan berisiko hanya menjadi pemborosan anggaran.

Pasalnya, Rp 5,6 triliun dana bantuan yang diberikan pemerintah untuk 5,6 juta peserta penerima manfaat program Kartu Prakerja akan mengalir ke kantong-kantong lembaga pelatihan.

Mereka mayoritas adalah startup yang bekerja sama dengan pemerintah tersebut sekaligus menjadi penyedia pelatihan yang dilakukan secara online. Pemerintah sendiri mengalokasikan anggaran untuk Kartu Prakerja Rp 20 triliun.

Jumlah tersebut meningkat dua kali lipat dari rencana awal Rp 10 triliun lantaran program Kartu Prakerja kini beralih haluan dari program jaring pengaman untuk pencari kerja menjadi bantuan sosial bagi pihak-pihak yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemik virus corona.

5. Pelatihan dinilai tidak relevan

Ekonom Indef Bhima Yudhistira menilai upaya pemerintah memberikan kartu prakerja tidak relevan dengan kondisi saat ini, mengingat korban PHK saat ini lebih membutuhkan bantuan langsung tunai daripada pelatihan-pelatihan berbayar yang mirip konten gratisan di YouTube.