Kartu Pra Kerja
Kontroversi Pelatihan Online Kartu Pra Kerja, Perusahaan Mantan Stafsus Presiden jadi Mitra
Belakangan ini Ruang Guru menjadi sorotan, karena keterlibatannya dalam program Kartu Pra Kerja.
lihat foto
“Bukan pelatihan secara online yang dibutuhkan, tapi bantuan langsung tunai karena korban PHK itu butuh bantuan makanan dan uang tunai,” kata Bhima kepada Kompas.com, Minggu (19/4/2020).
Bhima menyebutkan, dengan dana Rp 1 juta per orang dikalikan dengan target kartu prakerja sebanyak 5,6 juta korban PHK, maka totalnya dana yang dibutuhkan pemerintah adalah Rp 5,6 triliun. Nominal ini jika diberikan dalam bentuk tunai akan lebih membantu korban PHK mencukupi kebutuhan hidup.
“Ngapain mengeluarkan anggaran negara? Mubazir. Kalau itu diberikan kepada korban PHK itu akan lebih bermanfaat,” kata dia.
Pernyataan Bhima ini didukung oleh Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S Cahyono yang menilai, kondisi seperti ini bukanlah waktu yang efektif memberikan pelatihan untuk pekerja yang terkena PHK.
“Dalam kondisi seperti ini pelatihan berbasis online tidak efektif. Kami memandang program prakerja itu sebaiknya diberikan dalam bentuk BLT dimana nantinya uang itu akan dibelanjakan. Dengan begitu, akan menggerakkan perekonomian masyarakat,” ungkap Kahar.
6. Bikin Sri Mulyani sakit perut
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan mengaku sempat dipusingkan dengan penganggaran program Kartu Prakerja. Kata dia, banyak janji-janji kampanye Jokowi selama Pilpres 2019 lalu, punya dampak sensitif pada pengelolaan anggaran.
Sebagai bendahara negara sekaligus pembantu presiden, dirinya perlu memutar otak agar kondisi keuangan negara tak jebol, namun di sisi lain tetap bisa merealisasikan janji-janji kampanye atasannya itu.
"Salah satu yang di-promise Presiden kala itu kartu pra-kerja Rp 10 triliun. Ini saya tanya 'Pak ini gimana caranya?' kemudian Pak Presiden bilang 'Udah dipikirin nanti saja. Pokoknya kampanye dulu," ucap Sri Mulyani menirukan jawaban Jokowi saat itu, di Jakarta, Kamis (31/1/2020).
"But that's the beauty of election. Nanti pihak mana menjanjikan apa, gratis apa, yang lain juga enggak mau kalah, menggratiskan yang lainnya. Saya jadi sering sakit perut," katanya lagi.
7. Dianggap banyak meteri serupa yang gratis di Google dan Youtube
Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Anggawira mengkritik besarnya alokasi dana untuk membiayai pelatihan di Kartu Prakerja 2020.
Menurut dia, dana sebesar Rp 5,6 triliun untuk biaya pelatihan online Kartu Prakerja mencakup lebih dari 25 persen dari Rp 20 triliun yang dianggarkan. Pelatihan yang ada di program tersebut tidak gratis, melainkan biayanya ditanggung oleh pemerintah.
Untuk bisa mengikuti pelatihan secara online, peserta harus melunasi biaya pelatihan atau kursus yang dipilih. Padahal di sisi lain, kata dia, banyak pelatihan serupa namun gratis yang tersedia melalui internet.
"Pelatihan Kartu Prakerja seharusnya bisa diakses gratis, jadi tidak perlu bayar. Untuk materinya juga sudah banyak di Google," ujar Anggawira, seperti keterangannya, Minggu (19/4/2020).
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "7 Kontroversi Pelatihan Online Kartu Prakerja Jokowi", https://money.kompas.com/read/2020/04/22/104134326/7-kontroversi-pelatihan-online-kartu-prakerja-jokowi?page=all#page2.
Penulis : Muhammad Idris
Editor : Muhammad Idris
