Anggaran Corona di Kuansing Belum Cair, Petugas Medis Masih Pakai Jas Hujan, DPRD Desak Pemkab

TRIBUNPEKANBARU.COM, KUANSING - Komisi II DPRD Kuansing, Rabu sore (22/4/2020) menggelar rapat dengar pendapat (hearing) terkait penganggaran dana penanganan covid-19.

Dalam hearing ini, dewan meminta pihak eksekutif segera mencairkan dana untuk keperluan penanganan covid-19.

Hearing sendiri dipimpin ketua komisi II Muslim.

Ia didampingi wakil ketua komisi II Darwis serta anggota komisi II lainnya.

Dari pihak ekesekutif, dipimpij Sekda Kuansing Dianto Mampanini serta kepala OPD lainnya seperti kepala Bappeda Litbang H Maisir, Kepala BPKAD Hendra AP, Kepala Bappeda dan lainnya.

Dalam hearing ini, pihak eksekutif memaparkan anggaran penanganan covid-19.

Ada sekitar Rp 64 miliar yang akan diplot Pemkab Kuansing untuk penanganan covid-19.

Anggaran tersebut terbagi dalam penanganan covid-19, jaring pengaman sosial dan lainnya.

Dalam pemaparannya, pihak eksekutif juga mengatakan sejauh ini pencairan dana untuk penanganan covid-19 baru sekitar Rp 1 miliar lebih.

Pencairan dana tersebut merupakan pengajuan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan.

Selain itu, soal bantuan pada warga yang terdampak covid-19 ini juga disampaikan. Seperti diketahui, Pemkab Kuansing akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke warga yang terdampak covid-19.

Menanggapi hal tersebut, wakil ketua komisi II Darwis mengatakan cukup miris pencairan dana baru sebesar itu.

Padahal, sudah satu bulan Pemkab Kuansing memutuskan status siaga darurat covid-19 yang mulai berlaku 19 Maret lalu.

"Segerakan cairkan dana covid-19 terlebih untuk kesehatan agar bisa membeli APD," tegas Darwis.

Ia mengatakan saat ini petugas Puskesmas bekerja banyak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang tidak sesuai standart. Yakni menggunakan jas hujan.

"Kita lamban geraknya. Di puskesmas, pendataan ODP menggunakan jas hujan. Ini perhatian. APD masih belum meyakinkan. Tolong diperhatikan tenaga mesis kita. Mirisnya pakai jas hujan," ucapnya.

Terkait dengan penerima bantuan,
Muslim meminta agar penerima memang yang layak. Sehingga bantuan bisa tepat sasaran.

"Jangan hanya karena saudaranya kepala desa, lurah dan lainnya, misalnya. Tapi memang benar-benar layak menerima," pintanya.

Selain itu, data penerima bantuan juga jangan sampai tumpang tindih antara penerima bantuan dari pusat, Pemprov Riau dan Pemkab Kuansing.

Sehingga bantuan tersebut bisa dirasakan masyarakat banyak.

Muslim juga meminta agar Pemkab Kuansing menggalakkan sosialisasi penanganan covid-19 ke seluruh lapisan masyarakat.

Sehingga pemahaman soal virus ini pun masyarakat miliki.

"Perlu juga kita himbau agar masyarakat bisa memanfaatkan pekarangan untuk tanaman produktif. Seperti cabai dan lainnya.

Soalnya Sumbar menerapkan PSBB. Akan terhambat pasokan ke Kuansing," terangnya.

Dalam hearing tersebut, para anggota dewan juga menyampaikan ada beberapa desa yang sudah berinisiatif membuat posko pengawasan covid-19, seperti mendatang warga yang baru datang dari luar daerah. Begitu juga relawan-relawan juga bermunculan.

Sejauh ini di Kuansing, belum ada kasus positif covid-19. Namum sudah ada 10 pasien dalam pengawasan (PDP) covid-19, dimana dua PDP meninggal dunia. Selain itu ada 2.000 lebih Orang Dalam Pemantauan (ODP).

( Tribunpekanbaru.com / Palti Siahaan )